Menu Close

Tapera (Syarief Hasan) diresmikan

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2020 dan secara resmi merilis Rencana Tabungan Perumahan Publik (juga dikenal sebagai Tapera). Tetapi rencana itu memicu protes karena pemerintah akan memotong kontribusi Tapera untuk menaikkan gaji pegawai negeri dan swasta sebesar 3% di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti yang disebabkan oleh epidemi Covid-19. Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan meminta pemerintah menjelaskan sumbangan tersebut.

“Donasi ini dapat menjadi sejumlah besar uang dan akan bertahan lama. Pemerintah harus menjelaskan mekanisme ini,” kata Syarief Hasan dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Kamis (6 April 2020). Saya juga ingin tahu bagaimana pekerja swasta yang di-PHK selama pandemi Covid-19 bekerja. Bagaimana dengan karyawan yang sudah memiliki perumahan? Untuk apa uang itu digunakan? ”Tanya Syarief Hasan.

Kita tahu bahwa selain pegawai dan pegawai, pengusaha juga merasa dirugikan dengan pemotongan ini. Pasalnya, pemberi kerja harus menanggung 0,5% dari pemotongan gaji untuk setiap karyawan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan rencana Tapera akan membebani pengusaha kecil dan menengah yang berjuang menjaga stabilitas bisnis selama pandemi Covid-19.

Rencana tersebut tidak sesuai dengan niat pemerintah. Lakukan pemulihan ekonomi nasional. Sebagai asosiasi industri atau asosiasi di Indonesia, Apindo sangat menolak rencana ini. Menurut Syarief Hasan, kebijakan Tapera belum mendesak karena pandemi Covid-19 masih membuat orang sulit bertahan hidup. perusahaan besar. Belum lagi banyaknya pemotongan gaji karyawan. Seperti halnya pemotongan biaya BPJS yang dinaikkan oleh pemerintah, pasti akan mengganggu staf keuangan. Jika gaji karyawan dipotong dari iuran Tapera seiring dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, situasi ini akan menekan keuangan masyarakat.

Syarief Hasan mengingatkan bahwa Tapera Fund adalah dana raksasa. Oleh karena itu, organisasi pengelola Tapera harus transparan dan meninggalkan gaya lama pengelolaan dana besar. , Juga harus memperhatikan inflasi real estat. Karena dibandingkan dengan sektor lain, sektor real estat memiliki tingkat inflasi tertinggi. Selain itu, konsep Tapera adalah konsep jangka panjang, dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan harga rumah akan naik beberapa kali lipat.

“Pemerintah harus mempertimbangkan hal ini. Ia mengatakan, pemerintah tidak boleh menaikkan lagi retribusi karena kenaikan harga real estat. -Syarief Hasan juga mengimbau pemerintah untuk mengoordinasikan lembaga penyedia pembiayaan perumahan agar tidak tumpang tindih rencana. Misalnya BP Program Jamsostek Supplemental Service Delivery (MLT) juga menyediakan alat pembiayaan gadai dan uang muka hipotek (KPR). Juga melalui tabungan hari tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) untuk TNI, Porri, PNS, Kementerian Pertahanan. PNS Polri dan PT Asabri memberikan rencana KPR tanpa bunga (PUM). Dan nilai tunai pensiun (PIPNPE). Ia mengatakan: “Tidak boleh ada duplikat rencana. Rencana ini pada akhirnya akan menghambat dan merugikan mereka yang terkena berbagai pengurangan. Gaji memengaruhi dan memengaruhi kualitas kesejahteraan orang. “Dia menyimpulkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi