Menu Close

Kekayaan bersih tinggi: Mengatasi pandemi Covid-19 melalui karantina regional daripada rencana darurat sipil

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), menilai rencana Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan operasi darurat sipil untuk mengatasi wabah virus Covid 19 merupakan kebijakan yang tidak proporsional dan harus dibatalkan. . -Hidayat salah. Salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam menghormati hukum dan hak asasi manusia (HAM) adalah asas proporsionalitas, yaitu kebijakan pemerintah harus sesuai dengan cakupan kebijakan eskalasi dan ancaman yang ada. Jika tidak proporsional, dampak yang merugikan akan semakin parah dan mempengaruhi orang lain. Ia mengatakan dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (31/3) sore: “Ini seperti membunuh nyamuk dengan peluncur roket daripada menggunakan semprotan untuk membunuh nyamuk.” Analoginya relevan karena Jokove bisa saja mengancam masyarakat. , Karena dia mempertimbangkan untuk tidak menerapkan aturan jarak fisik / sosial, sehingga korban korona terus berjatuhan, dan dia diancam dengan rencana pelaksanaan darurat sipil yang dapat mereduksi atau membuat takut masyarakat. Tetap di rumah, tapi ada bahaya yang lebih besar, yaitu mengancam nyawa. Dia menunjukkan bahwa Perpu Klausul No. 23 tahun 1959 tentang negara-negara berbahaya telah menjadi fakta yang mengancam demokrasi. Klausul ini adalah dasar untuk darurat sipil pada waktu itu dan bahaya ini harus dihindari. Selain itu, ketentuan darurat sipil tidak ada hubungannya dengan perawatan Covid 19. , Pemerintah bahkan tidak mengumumkan terjadinya pemberontakan militer sipil, dan tidak ada ancaman nasional untuk menggulingkan pemerintah atau membubarkan Republik Indonesia. Penyebutan pertama adalah Perpu.

Selain itu, peraturan Perpu tidak ada hubungannya dengan era demokrasi dan pandemi korona.Sebagai contoh, Pasal 17 memberikan departemen urusan sipil kekuatan untuk memahami pertukaran telepon atau stasiun radio untuk membatasi penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia. Ia mengatakan: “Tentunya, ini tidak ada kaitannya dengan merebaknya virus Covid 19.” Kekayaan bersih yang tinggi meningkatkan penafsiran peraturan pemerintah alih-alih SK No. 23 tahun 1959, yang mengatur kondisi berbahaya dan kemudian menjadi UU No. 1 tahun 1961 Hukum juga sangat kuat dalam mengarahkan situasi berbahaya yang berkaitan dengan bahaya fisik, seperti bahaya militer atau kerusuhan, yang tidak ada hubungannya dengan epidemi.

“Jika kita melihat penjelasannya, teori itu menggunakan ilmu perang. Ini jelas tidak masalah,” ujarnya. Sesuai dengan era reformasi, UU Penanggulangan Bencana (UU No. 24/2007) dan UU yang ditandatangani olehnya, UU Kesehatan dan Karantina (UU No. 6/2018). Guna mendukung pelaksanaan kedua undang-undang tersebut, meski konsekuensinya terkait dengan APBN yang disediakan pemerintah negara, FPKS juga siap merevisi undang-undang APBN untuk mendukung langkah alokasi anggaran (jika dilakukan tindakan karantina daerah) karena pemerintah pusat harus memastikan bahwa kebutuhan dasar warga negara Indonesia. permintaan. Kawasan karantina. Jenjang tertinggi antara pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah, dengan sosialisasi penduduk terbesar dan dukungan penuh kepada tenaga kesehatan, ditambah rencana redistribusi anggaran (dari jabatan kementerian dan infrastruktur) Tidak mendesak untuk dibangun, Insya Allah, tidak cukup untuk mengatasi “teror” virus Covid-19. Dengan komitmen dan persiapan yang cukup, Insya Allah kekacauan akibat blokade India tidak terjadi di Indonesia. – “Oleh karena itu, tidak perlu membahas darurat sipil COVID-19 yang belum tentu bisa mengatasi COVID-19, tapi bisa jadi ‘teror’ kehidupan demokrasi,” kata Ketua Panitia VIII DPR RI Urusan Bencana. -Untuk referensi, Senin (30 / 3) Dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa kebijakan pembatasan sosialLangkah besar-besaran yang dilakukan pemerintah saat ini harus dibarengi dengan darurat sipil. Tetapi kemudian, Juru Bicara Kepresidenan Fajurul Rahman (Fajurul Rahman) memperjelas bahwa jika pembatasan sosial berskala besar tidak dapat berfungsi, kebijakan darurat sipil adalah pilihan terakhir. Dirinya sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kesehatan dan karantina. Dia menyimpulkan: “

Darurat bukanlah pilihan untuk memecahkan masalah, atau pengganti. Jika pembatasan sosial berskala besar tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka pilihan terakhir adalah isolasi regional.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi