Menu Tutup

Dua senator kepresidenan tersandung, Ahmad Basarah: belajar pelajaran dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Presiden MPR Ahmad Basarah mengatakan, kasus yang menimpa dua mantan staf khusus presiden Belva Devara dan Andi Taufan ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh staf khusus presiden dan pejabat negara agar bisa Selalu hindari penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kekuasaan- “Memang, kasus-kasus ini disesalkan karena menjadi tumpuan negara dan harapan kaum milenial.” Namun di balik hancurnya dua mantan staf khusus presiden itu, masih banyak yang harus dilakukan. Hikmahnya agar kita bisa belajar dari mereka dan selalu terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan, ” kata Basarah kepada Jakarta, Sabtu (25/4/2020), Ketua Umum PDI Perjuangan Partai Demokrat Indonesia itu lebih lanjut menyatakan bahwa pada dasarnya setiap pejabat pemerintah memiliki Kewajiban untuk mematuhi Undang-undang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, instansi dan / atau pejabat pemerintah harus mengacu pada prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik dalam menjalankan kekuasaannya dan berdasarkan ketentuan hukum. Hal itu dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan. ‘ Pemerintah, maka UU No 30/2014 menjadi acuan normatif dalam urusan pemerintahan. “Oleh karena itu, tidak ada ‘penyalahgunaan kekuasaan’ seperti mantan staf khusus presiden. “Menurut Basasrah, penyalahgunaan kekuasaan pada hakikatnya merupakan penyalahgunaan kekuasaan, pengunduran diri atau pelanggaran hukum sebagai pejabat formal atas nama kepentingan individu atau kolektif.” “Dasar hukum penggunaannya adalah Pasal 17 UU No 1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2). Pada tanggal 30 30 tahun 2014, tentang penyelenggaraan pemerintahan, ” jelas doktor hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang ini.Parangan tersebut pada ayat (2) (1) Ketentuan mengenai penyalahgunaan kekuasaan antara lain: larangan melebihi kewenangan; b. Larangan mencampurkan kekuasaan dan / atau; dan larangan melakukan tindakan sewenang-wenang. Selain itu, ketentuan Pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwa “jika diambil keputusan dan / atau tindakan berikut, maka Instansi pemerintah dan / atau pejabat dianggap sebagai lembaga campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2 b. Di luar ruang lingkup domain yang disediakan atau otorisasi substantif, dan / atau b. Pelanggaran tujuan pemberian otorisasi.

Kemudian, Pasal 18 (3) menyatakan: “Instansi pemerintah dan / atau pejabat dianggap bertindak sewenang-wenang, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 (2) c, jika keputusan dan / atau Atau mengambil tindakan untuk menyelesaikan sesuatu tanpa kuasa; dan / atau b. Berbeda dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut Basala, jika ketentuan hukum tersebut di atas disebutkan, maka staf Presiden Chokovi Perilaku ini ditandai sebagai penyalahgunaan kekuasaan (2) dan (3) RI No. 30/2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian 18, Bagian 18, Bagian 1 dan Bagian 2.

“Meskipun Belva Devara dan Andi Taufan melakukan kesalahan, tetapi mereka dengan tulus meminta maaf karena mengakui kesalahan mereka dan mengundurkan diri. Ini sikap yang harus diapresiasi. Kedua pemuda ini bisa menjadi panutan bagi PNS yang pernah melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Mereka harus siap mundur ”, ungkap dosen UNISMA itu. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi