Menu Close

Bamsoet mendesak departemen ATR untuk menyelesaikan konflik tanah di Deli Serdang

Bambang Soesatyo, Presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR di Jakarta, mendesak Kementerian Urusan Pertanian dan Perencanaan Antariksa (ATR) untuk mencabut hak penanaman (HGU) No. 171/2009 yang diberikan kepada Per Perbubunan Nusantara II (PTPN II) untuk mengendalikan No. 854. Luas tanahnya 26 hektar. HGU menyiarkan konflik pertanian antara PTPN II dan masyarakat pertanian di Simlingkar A, Durin Tunggal dan Namu Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

“ATR juga harus menyelesaikan sengketa tanah seluas 557 hektar antara PTPN II dan Desa Sei Mencirim dan Desa Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Sunggal, Provinsi Sumatera Utara. Kedua konflik ini harus diselesaikan segera sejak 1975. Konflik tanah sangat ironis. Tentang kemerdekaan 75 tahun yang lalu, masih ada konflik pertanian antara orang Indonesia dan negara. “Bamsoet menjadi tuan rumah bagi Serikat Petani Serikat Saling (SPSB) Simalingkar dan mengirim Serikat Petani (STMB) di Istana Presiden MPR Indonesia. Katanya saat representatif. Kantor Jakarta, Selasa (20/21/20) .– Petani yang menghadiri acara tersebut termasuk Aris Wiyono, Sura Sembiring, Layanan Surbakti, Sulaeman Wardana, Yudi, Muslia di, Ronal Sihombing (Ronal Sihombing) , Pendi Surbakti, Agnes Irianta dan Calm Sembiring telah pindah dari Deli Serdang di Sumatra utara, Jakarta telah pergi selama hampir sebulan. 171 petani lainnya masih dalam perjalanan dan saat ini sedang beristirahat di Pekanbaru, provinsi Riau.

Mantan pembicara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengungkapkan dari laporan yang disampaikan oleh SPSB dan STMB bahwa tanah pertanian adalah akar penyebab konflik tanah di Indonesia. Deli Kuntur menyatakan kemerdekaan pada tahun 1945 sebelum Belanda awalnya mengontrol kemerdekaan melalui pengiriman. Akibat kepergian Belanda, masyarakat mengambil alih perumahan dan pertanian.

Presiden Soekarno mengesahkan Undang-Undang Dasar Pertanahan 5/1960 dan mengambil alih aset di bawah kendali Belanda untuk memakmurkan Belanda. orang-orang. Pada tahun 1975, pemerintah Orde Baru mengeluarkan PTPN II (pada saat itu disebut PTPN IX) melalui Administrasi Pertanahan Negara dan Menteri Dalam Negeri untuk mengelola lahan pertanian. Dari sana, konflik tanah antara negara dan masyarakat dimulai. “Saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, di bawah kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi, telah menjadi departemen utama yang menangani konflik tanah. Karena masalah yang dihadapi, DPR dan pemerintah pusat juga harus turun tangan. Bamsoot mengatakan: “Itu tidak mudah, tetapi tidak sulit. Kuncinya adalah dia harus konsisten dengan rakyat.”

Mantan presiden Komite Ketiga DPR yang bertanggung jawab atas hukum, hak asasi manusia dan keamanan juga mendorong polisi untuk memerintahkan Menghadapi konflik tanah ini dengan cara yang meyakinkan. Seharusnya tidak ada kesan bahwa pihak berwenang menggunakan cara-cara kekerasan untuk mengusir orang-orang dari tanah dan rumah-rumah yang mereka tempati.

“Pansus II DPR harus segera menyelenggarakan Departemen ATR, sedangkan Pansus Keenam DPR memerlukan Departemen BUMN dan P TPN II. Dengan begitu, berbagai sengketa pertanian dapat segera diselesaikan. Bamsott menyimpulkan bahwa Presiden Sejak masa jabatannya pada tahun 2014, Joko Widodo telah mendorong “land reform dengan memberikan masyarakat sertifikat tanah gratis”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi