Menu Tutup

Cegah Darurat Konstitusional, Kekayaan Bersih Tinggi: Wajar Mahkamah Konstitusi Berikan Pengawasan atas Perppu Covid-19

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Musyawarah Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menilai wajar jika Mahkamah Konstitusi (MK) menerima uji materi banyak pihak terhadap Peraturan Perubahan Pemerintah (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Perpres tersebut mengatur tentang stabilitas kebijakan keuangan negara dan sistem keuangan pengelola pandemi Covid-19, karena dinilai tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dapat mengakibatkan keadaan darurat konstitusional. Partai Lada, jika didukung, akan segera mengajukan payung hukum konstitusional untuk mengatasi pandemi Co-19. Sayangnya, Pepperp Summit pada awalnya ditujukan untuk merespon keadaan darurat nasional Covid-19, dan sebenarnya memuat regulasi yang dianggap bersyarat dan / atau menggunakan “emergency emergency” sebagai alasan untuk membuatnya tidak sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan. Berbagai ketentuan dan perbuatan disahkan dalam UUD / UUD 1945, ”ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (21/4).

High net worth klaim bahwa UUD merupakan produk UUD NRI 1945, Menurut Pasal 22 (2) (1), tentu saja diusulkan untuk mengesahkan pelanggaran konstitusi, apalagi melanggar prinsip-prinsip utama konstitusi Indonesia, seperti supremasi hukum (Pasal 1 (3)) (Pasal 23 (1), (2) dan (3)).

Selain itu, orang-orang kaya percaya bahwa Pasal 27 (1) “Perppu 1/2020” , (2) dan (3) jelas melanggar rule of law dan dijamin asas persamaan di muka hukum. Sesuai dengan “UUD 1945”. “Pasal 27 (1), (2) dan (3) Memberikan n keistimewaan kepada pejabat tertentu agar dapat menikmati kekebalan hukum dari tindak pidana korupsi atau pengaduan kepada PTUN. “

” Padahal, ini wilayah penegakan hukum. Dengan berlakunya kewenangan untuk mengeluarkan keputusan dan / atau mengubah APBN, ini adalah ranah penegakan hukum. Peraturan Perppu tidak ada batasan dan jelas tidak konstitusional, tetapi mengambil alih hak konstitusional Republik Demokratik Rakyat terkait dengan kewenangan anggaran, ”imbuhnya. Partai yang mempertanyakan pelanggaran konstitusi Perppu Covid-19. Ia berharap MK bisa segera Mulailah persidangan dan putuskan perkara tersebut, dan perkenankan pemohon untuk mengambil beberapa ketentuan yang bermasalah.

“Sangat wajar jika Mahkamah Konstitusi segera menyidangkan perkara tersebut dan segera meminta pihak terkait untuk memberikan informasi. Terkait dengan kebijakan fiskal nasional, MK tidak hanya mengundang DPR dan pemerintah, tetapi juga mengundang BPK. Selain itu, karena ini terkait dengan konstitusi dan masalah yang sangat mendesak, MK juga harus mendengarkan keterangan resmi MPR, ”ujarnya. Bisa segera diselesaikan ke pengadilan dan diperoleh judicial review oleh banyak orang dan organisasi. Dengan begitu, payung hukum konstitusional Urgensi pemaksaan akibat bencana nasional Covid-19 bisa diatasi, sehingga bisa segera diundangkan. Ia mengatakan: “Agar tidak mengganggu yang bermasalah tapi tidak dikoreksi atau bahkan disahkan Lada 1/2020 itu akan membawa Keadaan darurat lain yang lebih serius adalah keadaan darurat konstitusional. “Dia menyimpulkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi