Menu Tutup

Syarief Hasan: Demokrat akan secara sistematis menolak RUU HIP dan akan dihapus dari Prolegnas RI 2020 DPR

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia dari Front Demokratik Saryaf Hassan kembali menegaskan penolakannya terhadap Undang-Undang Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Ketika Saryaf Hassan berpartisipasi dalam pertemuan antara pimpinan panitia, ia sekali lagi menyatakan penolakannya. MPR Indonesia dan Korps Veteran Republik Indonesia (LVRI) serta Tentara Veteran Indonesia (PPAD) berada di Gedung Nusantara V di ruang rapat delegasi, Kamis (2020/7/07). Dibahas dan dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI karena bertentangan dengan Pancasila sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU HIP juga mereduksi peran Pancasila sebagai negara, falsafah bangsa, dan landasan serta ideologi negara. Semua sumber hukum di Indonesia, juga karena UU HIP tidak mencantumkan TAP MPR XXV 1966 dalam pembukaannya, ”kata Syarief Hasan di hadapan LVRI dan PPAD. Dewan Demokrat juga tidak sependapat dengan Jenderal (purnawirawan) Saif Suren dan Jenderal ( P) Pandangan Jenderal Kiki Syahnarki (purnawirawan) Terry Sutrisno yang menjelaskan pengaruh besar liberalisme dan kapitalisme, Serang konstitusi, dan konstitusi NRI bisa mengikuti hukum biasa Standar untuk menyerang Pancasila dan membebaskannya dari ideologi nasional- “Nanti kalau ada RUU baru, kita tidak bisa mengulang dan menipu dua kali. Hal tersebut disarankan agar dilakukan, sehingga perlu sosialisasi yang baik. Pak Try mengusulkan untuk mengganti UU HIP dengan UU PIP, tapi menurut saya UU HIP harus dihapus dulu daripada dikaitkan dengan UU PIP, karena perubahan judul pasti tidak akan diterima masyarakat, karena kata Syarief Hasan. “Kalau ada usulan RUU baru, harus dikeluarkan dulu ke publik agar tidak ada penolakan dari masyarakat. Ia juga berpendapat jika usulan RUU Pembangunan Pancasila itu bertujuan untuk memajukan Pancasila, maka harus disahkan. Perkenalkan RUU baru .- “Pemerintah, Republik Demokratik, dan seluruh rakyat Indonesia harus berkonsentrasi untuk menyelesaikan pandemi Covid-19. Tanggal akhirnya menjadi semakin tidak jelas. Memutuskan rantai dan menyelesaikan masalah Covid 19 membutuhkan upaya bersama. Tidak, mengajukan pertanyaan baru adalah mengubah UU HIP menjadi UU PIP, hal ini akan menimbulkan tentangan publik yang akan menimbulkan masalah baru. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi