Menu Close

Syarief Hasan merekomendasikan penangguhan masuk TKA ke Indonesia

TRIBUNNEWS.COM-Syariefuddin Hasan, Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Indonesia, meminta pemerintah mengambil tindakan tegas untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan, termasuk penangguhan masuk tenaga kerja (TKA). Indonesia. Pelaksanaan langkah ini ditangguhkan hingga hasil investigasi dilakukan oleh inspektur atau lembaga independen yang ditunjuk untuk keberadaan, jumlah, dan klasifikasi TKA (khususnya TKW). Asalkan ada kesempatan dan mengawasi pekerjaannya, orang Indonesia saat ini memenuhi syarat untuk pekerjaan apa saja, “kata Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/5/2020).

Sebelumnya, dirilis pada 26 Mei 2020. Survei Indo Barometer dan Pusditbang RRI menunjukkan bahwa 84,3% masyarakat Indonesia tidak puas dengan kinerja pemerintah dalam menangani pengangguran dan kemiskinan; survei tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran meningkat tajam, sedangkan angka kemiskinan meningkat hingga 21,3%. – Apalagi saat pandemi Covid-19, data Kamar Dagang dan Industri Indonesia menunjukkan jumlah PHK akibat pandemi Covid-19 mencapai 15 juta.Oleh karena itu, Syarief Hasan menyayangkan TKA asal China masih masuk ke Indonesia-kenapa dia Haruskah TKA terutama TKA asal China? Bukankah ini persyaratan investasi tenaga kerja dari Indonesia? Persyaratan tersebut tidak ada yang artinya masyarakat sendiri tidak bias. Apakah TKA memiliki kualifikasi professional dibidangnya? Tanyanya.- — Menurut Syarief Hasan, TKA yang bekerja di Indonesia harus memiliki gelar ahli agar bisa menularkan ilmunya kepada TKI. Yang tak kalah penting adalah legalitas TKA asal China yang kerap menimbulkan kontroversi di masyarakat. — – “Akibatnya, dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi keresahan sosial karena banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Kalaupun Indonesia dilanda Covid-19, tenaga kerja asing masih melewati tempat-tempat seperti Banyuwangi, Makassar, dan Kendala. “Padahal penerbangan internasional dilarang, terutama dari negara yang pernah kaget China seperti Co-19,” kata Syarief Hasan.

Wakil Ketua MPR Partai Demokrat mendukung Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25/2020. Namun hal ini perlu ditekankan kembali dengan membekukan kebijakan TKA dan mengutamakan tenaga kerja Indonesia. Untuk itu, dia meminta segera dibentuk tim investigasi untuk menyelidiki DPP, pemerintah daerah, atau lembaga independen yang ditunjuk sebagai mediator untuk menyelidiki lokasi, jumlah, dan jenis TKA, terutama yang berasal dari China. Hal tersebut terkait dengan masuknya TKA, khususnya TKA asal China. Dengan demikian tenaga kerja Indonesia dapat terserap secara maksimal sehingga membantu mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Syarief Hasan menghimbau agar pemerintah memberikan kesempatan yang cukup kepada perusahaan dalam negeri untuk memanfaatkan sumber daya alam Indonesia agar dapat mempekerjakan tenaga kerja Indonesia sebagai pengganti tenaga kerja asing, sehingga Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terwujud. Esensi dan eksekusi ekonomi Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi