Menu Close

Cegah Darurat Konstitusional, Kekayaan Bersih Tinggi: Wajar Mahkamah Konstitusi Berikan Pengawasan atas Perppu Covid-19

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Musyawarah Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menilai wajar jika Mahkamah Konstitusi (MK) menerima uji materi banyak pihak terhadap Peraturan Perubahan Pemerintah (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Perpres tersebut mengatur tentang stabilitas kebijakan keuangan negara dan sistem keuangan pengelola pandemi Covid-19, karena dinilai tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dapat mengakibatkan keadaan darurat konstitusional. Partai Lada, jika didukung, akan segera mengajukan payung hukum konstitusional untuk mengatasi pandemi Co-19. Sayangnya, Pepperp Summit pada awalnya ditujukan untuk merespon keadaan darurat nasional Covid-19, dan sebenarnya memuat regulasi yang dianggap bersyarat dan / atau menggunakan “emergency emergency” sebagai alasan untuk membuatnya tidak sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan. Berbagai ketentuan dan perbuatan disahkan dalam UUD / UUD 1945, ”ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (21/4).

High net worth klaim bahwa UUD merupakan produk UUD NRI 1945, Menurut Pasal 22 (2) (1), tentu saja diusulkan untuk mengesahkan pelanggaran konstitusi, apalagi melanggar prinsip-prinsip utama konstitusi Indonesia, seperti supremasi hukum (Pasal 1 (3)) (Pasal 23 (1), (2) dan (3)).

Selain itu, orang-orang kaya percaya bahwa Pasal 27 (1) “Perppu 1/2020” , (2) dan (3) jelas melanggar rule of law dan dijamin asas persamaan di muka hukum. Sesuai dengan “UUD 1945”. “Pasal 27 (1), (2) dan (3) Memberikan n keistimewaan kepada pejabat tertentu agar dapat menikmati kekebalan hukum dari tindak pidana korupsi atau pengaduan kepada PTUN. “

” Padahal, ini wilayah penegakan hukum. Dengan berlakunya kewenangan untuk mengeluarkan keputusan dan / atau mengubah anggaran negara, peraturan Peppe tidak memiliki batasan dan jelas tidak sejalan dengan Konstitusi. Mereka digantikan oleh hak konstitusional Republik Demokratik Rakyat atas kekuasaan anggaran. – Kekayaan bersih tinggi menghargai banyak hal. Parpol mempertanyakan pelanggaran Perppu Covid-19 terhadap Konstitusi. Ia berharap Mahkamah Konstitusi segera memulai persidangan dan memutus perkara, serta menjaga permohonan Pemohon sesuai dengan banyak ketentuan yang meragukan. – “Wajar jika Mahkamah Konstitusi segera menyidangkan perkara tersebut dan segera meminta pihak terkait untuk memberikan informasi. Dan karena ini terkait dengan kebijakan fiskal nasional, maka MK selain DPR dan pemerintah, maka MK juga mengundang Partai Rakyat. Selain itu, karena Terkait UUD 1945 dan merupakan hal yang sangat mendesak. Mahkamah Konstitusi juga akan mendengarkan keterangan resmi MPR. -Orang kaya berharap dengan adanya uji materiil dari banyak orang dan organisasi, masalah ini bisa secepatnya diselesaikan ke pengadilan. Dengan begitu, Konstitusi Payung di atas bisa mengatasi urgensi yang terpaksa diadopsi akibat bencana nasional Covid-19. Ia menyimpulkan: “Alhasil Perppu 1/2020 bermasalah, tapi sudah disahkan dan belum diperbaiki, bahkan tidak ada. Legalisasi, jadi akan ada keadaan darurat lain yang lebih serius, darurat konstitusional. “

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi