Menu Close

UU HIP ditentang oleh semua sektor masyarakat, Wakil Ketua MPR RI: Dengarkan tuntutan rakyat

Syarief Hasan, Wakil Presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR RI, mencontohkan Pembukaan UU HIP yang memuat TAP MPRS XXV nomor XXV 1966, ditambah banyaknya konten yang meragukan, multitafsir dan terkesan bias, yang menyebabkan penolakan dari semua lapisan masyarakat. masyarakat. Sebut saja Komite Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, pensiunan Forkom TNI-POLRI Forkom dan mantan kepala BPIP.

Pernyataan tertulis diterima pada Selasa (16/6/2020) China Hasan melobi untuk tidak menuntut UU HIP dan mengeluarkannya dari Prolegnas 2020 karena isinya memiliki banyak masalah.

Masalah yang paling mendasar dari Undang-Undang Ideologi Pancasila adalah bahwa prinsip-prinsip dasar Pancasila dalam Undang-Undang HIP berbeda dari prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam pembukaan Konstitusi NRI 1945. Menurutnya, prinsip-prinsip dasar yang disebutkan dalam Pasal 3 “Undang-Undang HIP” tidak lengkap, dan teksnya berbeda dari pembukaan URI 1945 URI. Syarief Hasan mengatakan: “Ini adalah penyimpangan dari prinsip Pancasila, sehingga menjadi sarana untuk masuk ke ideologi Pancasila yang lain.”

Prinsip pertama UU HIP hanya menyebutkan bahwa Tuhan itu politeistik Pintu masuk membuka corong, yang bertentangan dengan prinsip pertama Pancasila. Prinsip kedua hanya menyebutkan manusia, berbeda dengan prinsip kedua Pancasila karena mengabaikan keadilan dan peradaban sehingga bisa mendistorsi Pancasila.

Prinsip ketiga berbunyi tentang persatuan yang berpotensi menghilangkan perbedaan di lingkungan masyarakat. Itu harus menjadi produk budaya Indonesia. Mempertimbangkan perbedaan dalam pengaturan bahasa Indonesia, frasa ini juga memiliki arti yang sangat berbeda dalam bahasa Indonesia terpadu.

Prinsip keempat menyatakan bahwa demokrasi tidak ada dalam ajaran Pancasila dan berbeda dari nilai pertimbangan. Selain hanya menyebut prinsip kelima dari keadilan sosial, namun mengabaikan hukuman bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga dapat menimbulkan berbagai penjelasan. -Syarief Hasan juga mengemukakan bahwa Pasal 5 UU HIP menyebutkan bahwa landasan utama Pancas Syrah adalah keadilan sosial. Tentu saja, tidak dapat dipungkiri bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu ajaran Pancasila, tetapi penggunaan keadilan sosial sebagai segel dasar sesuai dengan peraturan ini telah mengurangi pentingnya Pancasila secara keseluruhan dan memberikan penjelasan. Kemungkinan Pandangan Pancasila didasarkan pada ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila.

Syarief Hasan juga tidak setuju dengan Pasal 6 UU HIP, yang menyatakan bahwa fitur utama Pancasila adalah trisila yang dikristalisasi di Ekasila. Karena, kata ini belum pernah disebutkan di majalah resmi, dan itu bias terhadap Pancasila.

Selain itu, Trisila juga hanya mencantumkan tiga nilai, sedangkan Eccasila hanya mencantumkan satu nilai, yaitu gotong royong. Trisila dan Yekasila mengabaikan nilai Tuhan Yang Mahakuasa dan nilai-nilai lain yang secara eksplisit disebutkan dalam pembukaan Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1945. Jika nilai ketuhanan tidak diingatkan, hal itu juga dapat mendorong masuknya ideologi penembus lainnya ke dalam Pancasila.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi