Menu Close

Tanggapan Ahmad Basarah terhadap aktivitas grafiti siswa SMA Riau

Wakil Presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR, Ahmad Basarah menilai perilaku tidak senonoh dan tidak senonoh kita dalam merayakan wisuda siswa SMA di Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Kunco Darussalam Provinsi Riau, yang tidak hanya mencerminkan hedonisme para siswa, tetapi juga ternyata tidak hanya itu. Pendidikan karakter dan etiket negara semakin lemah.

“Tidaklah cocok untuk memulai pelajar dengan melakukan perilaku lesbian yang mengarah pada pornografi dan pornografi, apalagi saat bulan suci Ramadhan, seperti yang dikatakan Basarah di Jakarta, Selasa (5/5 / 2020)

Aksinya dipuji oleh siswa yang tak tertandingi, dan sekarang telah menjadi viral di jagat maya yang terekam oleh foto yang tersebar di jejaring sosial. Dalam foto tersebut, seorang mahasiswi dengan gaya seksi terlihat di antara teman sekelas laki-laki, dan gambar alat kelamin laki-laki tergambar di rok belakangnya. Wanita hanya memakai pakaian dalam. Dinas Pendidikan sudah memanggil penanggung jawab SMA I Kabupaten Rokan Hulu Kunco Darussalam Provinsi Riau untuk klarifikasi.

Menurut Basarah, dia juga anggota Komite Indonesia X. Bertanggung jawab di bidang pendidikan, anak didik Riau juga membuktikan bahwa pendidikan karakter dan pendidikan Pancasila harus dipulihkan di semua jenjang pendidikan. – “Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah membangun karakter yang berlandaskan pemikiran Pancasila. Dalam masa jabatannya pada 17 Agustus 1966, dalam rangka HUT Republik Indonesia, Bung Karno menegaskan:“ Membentuk bangsa Indonesia Usahanya bukan hanya pembinaan fisik, tapi juga pembinaan spiritual. Ini juga pembinaan kerohanian bangsa Indonesia yang bercirikan Pancasila, “kata Basarah. Provinsi Riau hanya persoalan hilir, dan ia yakin masih ada persoalan hulu. Beberapa persoalan serius perlu segera diselesaikan.Masalah hulunya adalah penghapusan disiplin Pancasila dari semua jenjang pendidikan pada awal reformasi. -Akibatnya, para pimpinan Fraksi PDI-P terus bergerak maju menjadi teratur, sistematis dan berskala besar Proses perusakan karakter bangsa dilakukan dengan cara yang berlangsung selama 18 tahun (delapan tahun) dan dua belas tahun.Dengan kata lain, pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo menetapkan Presiden Pancasila untuk Pembangunan Ideologi. Kelompok Kerja (UKP-PIP), dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017, yang kemudian diubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Itu dikeluarkan melalui Perpres Nomor 7 Tahun 2018. — “Negara mengabaikan Pengaruh masa kanak-kanak pada promosi ide dan konsep baru bisa dirasakan sekarang. Pancasila telah dilepas kembali ke pasar bebas. Hasilnya, produk pendidikan kita melahirkan anak didik yang hedonis, namun di sisi lain justru melahirkan sikap intoleran. Jika keadaan ini terus berlanjut maka kita akan mengalami generasi yang hilang, yaitu generasi yang telah kehilangan jati diri bangsa berdasarkan ideologi Pancasila, ”jelas J.D lulusan Universitas Diponegoro Semarang itu. Oleh karena itu, Basarah menyarankan agar masalah tersebut dianalisis dari hulu. Ya, langkah spesifiknya adalah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Karena undang-undang tersebut sudah masuk dalam Program Legislasi Prioritas Nasional (Prolegnas), saat ini sedang dipertimbangkan di DPR. Basala menjelaskan bahwa kami prihatin dan memantau hal tersebut. Sebuah proses perubahan agar bangsa Indonesia memiliki bangsa dan pembinaan karakter yang kuat, demikian pula dengan jiwa Pancasila dan pendidikan nasional yang mencita-citakan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi