Menu Close

Hidayat mengimbau pemerintah segera menerapkan undang-undang pesantren, terutama saat pandemi Covid 19

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid mengimbau pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia untuk “membantu dan melindungi Pesantren “(pada lembaga sekolah, termasuk Kiyai dan Santri), dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Bantuan semacam ini diperlukan, terutama untuk mengatasi dampak kelembagaan, kesehatan, dan ekonomi dari pandemi Corona Covid 19.

“UU Pondok Pesantren diberlakukan dan diundangkan untuk membantu pesantren. Ini adalah tradisional, modern, Muadala atau menggabungkan pengetahuan agama dengan pengetahuan umum. Di era pandemi Covid-19, Banyak pesantren yang terkena imbasnya dan keberadaan undang-undang ini menjadi semakin penting. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melaksanakannya sebagai penegak hukum, ”ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (10/7). Disebutkan bahwa Pasal 42 UU Petani mengatur tentang kewenangan pemerintah pusat dan memberikan dukungan untuk itu. Melaksanakan fungsi dakwah pondok pesantren, termasuk kerjasama proyek, politik dan fasilitas pembiayaan; selain itu, Pasal 46 ayat 1 dan 2 mengatur bahwa pemerintah memberikan dukungan dan kemudahan untuk membantu petani melakukan bentuk dukungan berikut Fungsi pemberdayaan masyarakat: (a) bantuan keuangan; b) dukungan sarana dan prasarana; (c) bantuan teknis; dan / atau d) pelatihan kejuruan. Dia berkata: “Harus ditentukan bahwa dukungan ini harus disesuaikan dengan status epidemi Covid-19 saat ini, yang saat ini mempengaruhi petani. “

Anggota Panitia Kedelapan DPR)) Sejak rapat kerja pertama dengan Kementerian Agama saat Covid-19 (4 April 2020), HNW mengusulkan agar Kementerian Agama juga memprioritaskan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan jarak jauh. Khususnya di bidang pesantren. Bahkan, parpolnya memberikan opsi penggunaan dana wakaf untuk keperluan tersebut, dan usulan tersebut telah disetujui oleh Menteri Agama. Hal ini semestinya dipahami sebagai tanggung jawab kepada Republik Demokratik yang merupakan konsekuensi konstitusional demokrasi. Ia mengumumkan telah mengesahkan “UU Tani” dan berterima kasih kepada negara atas kontribusi dan pengabdiannya kepada para petani di Indonesia. -Hidayat mengatakan pada pertemuan yang diadakan oleh Panitia Kedelapan dan Kementerian Agama (26/06) / 2020), Usulan anggaran tambahan tahun 2020 sebesar Rp 2,8 triliun diajukan untuk mendorong kegiatan petani dan pendidikan agama terdampak Covid-19. Namun, Kementerian Keuangan hanya menerima 2,36 miliar rupee. Ia berharap Kementerian Keuangan segera mengalokasikan dana, dan Kementerian Agama segera menggunakan fairness and peace. Disalurkan ke pondok pesantren di seluruh Indonesia dengan cara yang andal.Dia juga mendorong Kementerian Agama untuk mengalokasikan anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp 1 miliar kepada Ditjen Haji dan Umrah, karena pemerintah tidak memberangkatkan haji ke Mekkah tahun ini. Kesepakatan Covid-19 Dia menyimpulkan: “Termasuk bantuan untuk Santri dan Ustadz, dan terkait dengan pembayaran tes kesehatan dan biaya belajar dan kegiatan kesehatan selama masa perawatan medis darurat ke-19 di pondok pesantren di Ković”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi