Menu Close

Tapera (Syarief Hasan) diresmikan

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 dan secara resmi mengeluarkan Rencana Tabungan Perumahan Rakyat (disebut juga Tapera). Namun, rencana tersebut memicu protes karena dalam konteks ekonomi yang tidak menentu akibat pandemi Covid-19, sumbangan pemerintah seperti Tapera akan memotong gaji pegawai negeri dan swasta sebesar 3%. Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan meminta pemerintah memberikan penjelasan soal biaya. Syarief Hasan dalam pidatonya di Jakarta, Kamis (4/6/2020), mengatakan pemerintah harus menjelaskan mekanisme tersebut. Bagaimana dengan karyawan yang sudah memiliki rumah? Untuk apa uang itu digunakan? ”Tanya Syarief Hasan .

Kita tahu selain pegawai dan pegawai, pengusaha juga merasa dirugikan dengan pemotongan ini. Padahal, pemberi kerja harus menurunkan gaji setiap pekerjanya sebesar 0,5%. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan rencana Tapera akan membebani pengusaha kecil dan menengah yang berjuang menjaga stabilitas bisnis selama pandemi Covid-19.

Rencana tersebut tidak “tidak lagi sejalan dengan niat pemerintah untuk mencapai pemulihan ekonomi nasional. Sebagai asosiasi atau asosiasi industri di Indonesia, Apindo dengan tegas menentang rencana tersebut.

Menurut Syarief Hasan, kebijakan Tapera adalah karena Covid-19 saat itu. Tidaklah mendesak untuk bertahan hidup dari pandemi sambil terus berjuang. — “Dalam modus lain, tabungan perumahan dapat dihemat tanpa mengurangi gaji karyawan, dan tidak akan menekan pengusaha kecil dan menengah. Belum lagi gaji karyawan akan banyak dipotong. Sama seperti pengurangan iuran BPJS oleh pemerintah, niscaya akan merusak situasi keuangan pegawai, ”ujarnya. Jika gaji pegawai dipotong untuk membayar iuran Tapera, maka kenaikan harga pegawai akan terus melambung. Menekan keuangan publik-Syarief Hasan mengenang bahwa dana Tapera adalah dana besar. Oleh karena itu, pengelola Tapera harus kembali transparan dan meninggalkan cara lama mengelola dana besar.

“Manajer, pengawas, dan karyawan harus membayar, Sehingga, pengelolaan dana tersebut juga sangat rapuh. Ia menyatakan. Kita juga harus memperhatikan inflasi real estate. Padahal, dibandingkan dengan sektor lain, sektor real estate memiliki tingkat inflasi paling tinggi. Selain itu, konsep Tapera adalah konsep jangka panjang. Dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, harga rumah akan naik beberapa kali lipat. .

“Pemerintah harus mempertimbangkan ini. Dia mengatakan pemerintah seharusnya tidak menaikkan biaya lagi karena kenaikan harga real estat. -Syarief Hasan juga mengimbau pemerintah mengoordinasikan lembaga yang memberikan pembiayaan perumahan agar tidak tumpang tindih rencana. Misalnya, program Supplemental Service Delivery (MLT) BP Jamsostek, yang juga memberikan uang muka fasilitas pembiayaan perumahan dan kredit pemilikan rumah (KPR). PT Asabri juga memberikan program pinjaman dini bebas bunga (PUM) KPR dan dana pensiun untuk TNI, Porri, PNS, Kementerian Pertahanan dan Polri PNS melalui Jaminan Hari Tua (THT), Santunan Tenaga Kerja (JKK), Perlindungan Kematian (JKM) Nilai tunai pembayaran (

NTIP). Dia berkata, “Tidak ada rencana yang harus digunakan kembali. Rencana ini pada akhirnya akan menghalangi dan merugikan mereka yang menerima berbagai pengurangan gaji dan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. “.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi