Menu Close

HIP, Polemik RUU HNW: DPR Baleg harus mempertimbangkan penolakan publik

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid mengatakan RUU Usulan Ideologi Pancasila (RUU) yang kontroversial itu menuai kritik bahkan tentangan dari berbagai kelompok masyarakat. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg) harus memberikan perhatian khusus terhadap tanggapan berbagai masyarakat. Trisila, Yekasila, ketuhanan dengan budaya dan aspek lainnya tidak diterima, ini catatan UU HIP, “kata Hidayat dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (15/6). RUU itu sudah selesai. Dan disepakati untuk mencantumkan TAP MPRS n ° XXV / 1996 yang mengatur tentang larangan komunisme dan menghapus Pasal 7 (2) dan (3), yang membatalkan Pancasila Trisila. , Ekasila dan Ketuhanan serta istilah budaya lainnya.

Setelah PDI-P berganti dan menerima TAP MPRS No XXV / 1966, PKI terdaftar sebagai bagian terlarang dan penyebaran serta pengajaran komunisme di masyarakat dilarang.Mengingat UU HIP, Hidayat mengatakan, semua fraksi di Republik Demokratik Rakyat telah sepakat secara terbuka untuk terus menerapkan ketentuan hukum, di mana PKI dilarang, dan penyebaran serta pengajaran komunisme, Marxisme dan Leninisme dilarang.

“Setelah PDI, Perjuanhan menerima Masuknya TAP MPRS noXXV / 1966 i Dalam pembukaan UU HIP, tidak ada fraksi lain di DPR yang menolak memasukkan TAP MPRS no XXV / 1966 ke dalam UU HIP. Namun, respon yang sangat keras dari masyarakat terhadap UU HIP ini, tidak hanya terhadap isu-isu yang belum pernah dilibatkan sejak TAP MPRS no XXV / 1966 dibentuk, tetapi juga atas penyebutan trisila dan ekasila yang “hilang”, serta masalah HIP. RUU itu tersebar di beberapa pasal karena ada pasal 4, 5, 6 dan 8, “tambah Hidayat.” – Menurut HNW, Presiden DPR RI Baleg harus memperhatikan suara orang tersebut. Oleh karena itu, meskipun UU HIP masih akan dibahas, diperlukan reformasi mendasar di lembaga dan naskah akademik. Ia mengatakan: “Larangan komunisme dan pancasila yang bukan Trisila atau Yekasila seharusnya tidak hanya dilampirkan pada pembukaan, tetapi juga harus benar-benar tercermin dalam teks RUU.” Hal ini sejalan dengan Majelis Ulama Indonesia ( MUI), pensiunan TNI / Polri dan berbagai ormas atau kelompok masyarakat yang menolak RUU tersebut secara konsisten menolak atau mengkritik RUU tersebut. Bahkan para pensiunan TNI / Porri dan kelompok masyarakat lainnya secara terbuka menolak UU HIP tersebut, antara lain karena belum dimasukkan sejak MPRS XX / TAP MPRS dimulai pada tahun 1966. Ideologi tersebut bertentangan dengan Pancasila, dan telah memicu dua pemberontakan terhadap negara Indonesia. Serta ambiguitas penyebutan Pancasila, yang belakangan menjadi Trisila dan Yekasila. Catatan penting lainnya adalah RUU HIP seperti ini merendahkan Pancasila yang sebenarnya, yaitu Pancasila 18/8/1945 yang merupakan Pembukaan UUD 1945. Sangat penting untuk mendengar dan mempertimbangkan pendapat DPR RI Baleg, ”ujarnya. Syuro, Wakil Ketua Dewan PKS, merasa ketika FPDIP menjadi pemrakarsa asli RUU tersebut, dengan menerima TAP MPRS XXV / 1966 dan mengusulkan lainnya. Ideologi, dan alasan penghapusan Trisila dan Ekasila saat itu adalah karena naskah akademik dan draf RUU juga harus ditulis ulang dan direvisi secara mendalam.Karena pertimbangannya, terjadi perubahan yang mendasar. Penentangan parpol akan berdampak pada landasan hukum dan sosiologis, maka sebaiknya Baleg dicabut RUU HIP terlebih dahulu. Dan jangan melanjutkan pembahasannya. Hidayat mengatakan: “Menurut kebenaran sejarah dan rakyat, ahli, pensiunan TNI / Kritik dan saran dari polisi Ormas. “

Saat Baleg direvisi, HNW menjelaskan dengan memperhatikan kondisi sosial politik dan eksklusi teks akademik masyarakat.Jika demikian, pendukung Baleg juga dapat mempertimbangkan kembali apakah RUU tersebut harus dipaksa untuk melanjutkan diskusi dan pengesahan. Bahkan berhenti saja. Karena tafsir dan arahan ideologi Pancasila telah disepakati, maka dimasukkan dalam Pembukaan UUD dan pasal / pasal / paragraf UUD 1945. -Hidayat mengenang, jika RUU HIP dipaksa terus disahkan, itu akan menjadi masalah konstitusional. “Pancasila adalah standar dasar (basic standard) yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Nilainya sebagai standar dasar memang umum, tetapi telah diakui oleh para founding fathers. Jangan sampai Pancasila merendahkan undang-undang yang kontroversial itu. , Kalau mau panjang lebar, harus melalui amandemen UUD (tidak diatur dalam undang-undang) dalam UUD 1945, belum lagi kontroversial seperti UU HIP. “

” Kalau Pancasila Nilai-nilai ”yang diatur dalam undang-undang khusus seperti UU HIP, kemudian jika UU tersebut kemudian diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan ternyata melanggar UUD 1945. Nampaknya mengikuti dari Pembukaan Pancasila (Pancasila) Melompati peraturan perundang-undangan. Inilah yang menyebabkan masyarakat menolak UU HIP ini. Selain dianggap meloncat dari pembukaan ke UU dengan mengelak dari konstitusi, UU HIP justru memperparah keresahan masyarakat sampai batas tertentu. Pemerintah kembali bermasalah dengan bencana kesehatan nasional, pneumonia mahkota baru. Dan dampaknya, ”pungkas individu berpenghasilan tinggi itu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi