Menu Close

Bamsuet memuji penundaan UU Kepemimpinan Ideologi Pancasila

JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, berterima kasih dan mendukung keputusan pemerintah untuk menunda pembahasan Undang-Undang Kebijakan Ideologi Pancasila (HIP) dalam rangka mereduksi sosial. Jenis pro dan kontra. Selain itu, suasana misterius bangsa Indonesia saat ini terfokus pada perang melawan wabah Covid-19, dan konsentrasi pemerintah secara keseluruhan serta berbagai komponen bangsa juga harus terkonsentrasi di sini.

“Agar tidak menimbulkan segala macam kecurigaan atau opini negatif di masyarakat, sebaiknya DPP dan pemerintah menyerap ekspektasi masyarakat melalui kunjungan ke berbagai ormas yang mewakili berbagai suara masyarakat, PBNU dan ormas keagamaan lainnya, Muhammadiyah , PGI, Walubi, Matakin, KWI dan PHDI, serta organisasi nasional seperti Pemuda Pancasila, FKPPI, serta para selebritis dan cendekiawan, agar seluruh lapisan masyarakat dapat memahami urgensi UU HIP tentang perlunya lahir, “kata Bamsoet, Rabu (20/17/6). Kata Jakarta.

Mantan Juru Bicara MPR ini mengemukakan berbagai kritik dan opini terkait UU HIP banyak beredar di masyarakat. Pemerintah dan Republik Demokratik Rakyat RI harus mampu menyerap mereka secara arif melalui dialog terbuka agar mampu membentuk saling pengertian. Pandangan Muhammadiyah, misalnya, tidak bisa dikesampingkan bahwa organisasi lain yang terkait dengan UU HIP dinilai melemahkan kualifikasi Pancasila. Namun, mendengarkan dan meneliti harus lebih mendalam.

“Pancasila yang menjadi dasar negara termasuk dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945. Dalam hal standar hukum, UUD NRI 1945 adalah norma dasar yang menjiwai seluruh isi UUD NRI, maka 1945 Bertahun-tahun telah menjadi sumber dari segala sumber hukum.Oleh karena itu, ideologi Pancasila tidak dapat diekspresikan sebagai pandangan hukum, akan mereduksi Pancasila dan nilainya, sehingga dapat dimaklumi, karena pandangan ini bukanlah pandangan yang dapat dengan mudah dibantah, dan langsung ditolak. -Meski diperlukan penelitian lebih lanjut, dengan melibatkan berbagai ahli konstitusi, Bamsoet menjelaskan: “Jangan salah mengambil langkah. “-Ketua FKPPI Kemhan mengatakan, jika UU tersebut akan ditindaklanjuti dan akan dilakukan perubahan mendasar dan substantif, maka Ketua MPR ikut serta dalam pengamanan. —” Saya dan Menteri Pertahanan Prabowo Subian Hal senada disampaikan Prabowo Subianto (Prabowo Subianto) saat Ketua MPR kita rapat di Kantor Kementerian Pertahanan pekan lalu. Jika ingin memperkuat posisi BPIP, itu bagus. Asalkan tidak menjadikan Pancasila sebagai ideologi, “jelas Bamsoet. BPIP mengembangkan ideologi Pancasila. Bukan undang-undang tentang ideologi pancasila seperti saat ini.

” Jadi saya berharap pemerintah DIM mendengarkan Setelah menyusun tuntutan semua aspek masyarakat, dapat pula mengembalikan atau mengubah esensinya. Konten hukum yang ada dari HIP Act. Sekarang sudah kembali pada RUU tentang perkembangan ideologi Pancasila yang telah menjadi konsensus nasional dan kesepakatan para pendiri negara tanpa penjelasan lebih lanjut, “kata Bamsoet. – Wakil Presiden Pemuda Pancasila pun menyambut positif pandangan pemerintah yang meyakini hal itu. TAP MPRS No XXV / MPRS / 1966 perlu dipertimbangkan untuk proyek hukum selanjutnya tentang pembangunan ideologi Pancasila, dan pembahasan dengan pemerintah. Larangan Indonesia terhadap komunisme bersifat final, karena menurut TAP MPR No.1 tahun 2003, Tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut TAP MPRS No. XXV / MPRS / 1966.

“Oleh karena itu, tidak ada lagi kesimpulan dari seluruh lapisan masyarakat bahwa UU Pembangunan Ideologi Pancasila mengabaikan larangan komunisme. Ini mungkin membuka ruang bagi kebangkitan komunisme. TAP MPR, “pungkas Bamsoet.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi