Menu Tutup

Usai rapat tahunan, MPR RI akan mengungkap kinerja lembaga nasional secara online

TRIBUNNEWS.COM-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan penyelenggaraan rapat tahunan MPR RI yang akan digelar pada 14 Agustus 2020 berbeda dengan rapat tahunan MPR RI sebelumnya. Pada rapat tahunan MPR RI, kali ini lembaga nasional akan menyampaikan laporan kinerja lembaga nasional tersebut kepada pimpinan MPR RI.

Selain itu, laporan kinerja lembaga-lembaga tersebut akan dipublikasikan secara online oleh MPR RI.

“Sebenarnya pimpinan MPR RI sepakat bahwa pada rapat tahunan MPR RI kali ini pimpinan lembaga nasional bisa langsung menyampaikan laporan kinerjanya kepada publik. Namun, karena pandemi Covid-19, tidak bisa karena itu. Setelah menerima Laporan Kinerja Kelembagaan Nasional, Pimpinan MPR RI akan menggunakan YouTube, video streaming, atau media sosial lainnya untuk memposting informasi secara online, ”kata Bamsoet pada pertemuan pakar media di ruang pers MPR RI di Bandung, Jumat. / 2020). -Membaca: Rapat dengan Ketua MPR, AHY melanjutkan pembahasan isu kebangsaan “Kebijakan Ekonomi Nasional”

Fadel Muhammad dan Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia (hadir secara virtual) dan berbagai media massa menghadiri rapat tersebut Dari 26 editor.

Mantan Presiden Republik Demokratik Rakyat RI ini menjelaskan bahwa setelah pelaksanaan rapat tahunan MPR RI, pihaknya akan meminta kepada kepala badan negara untuk membacakan laporan kinerjanya untuk dicatat. Rekaman tersebut akan dipublikasikan secara online oleh MPR Indonesia.

“Kami mendorong pimpinan lembaga publik untuk menyampaikan laporan kinerjanya langsung ke publik. Lembaga publik yang gagal memberikan laporan kinerja langsung ke MPR tahunan karena Covid-19, rapat RI dapat disampaikan secara online tanpa mempengaruhi presiden. Isi laporan kinerja lembaga nasional dibacakan pada rapat tahunan Musyawarah Rakyat Indonesia, ”kata Bamsoet. Di bawah pengawasan International Federation of Journalists (IFJ) and the Southeast Asian Association of Journalists (SEAJU) tahun 2018, media massa di Asia Tenggara menghadapi tiga masalah utama, yaitu upah rendah, denda keterlambatan, dan kekerasan fisik. — IFJ dan SEAJU menemukan dalam laporan tahun 2019 bahwa 61% jurnalis di Asia Tenggara masih percaya bahwa pekerjaan mereka tidak aman. -Baca: Wawancara dengan Pindad, Bamso dan Jajal MAUNG Tactical Vehicle dan SS2 -V4 HB-Assault Rifle- “Indonesia terus melakukan pembenahan agar ekosistem media massa semakin berkualitas.Hal ini bisa dipelajari dari kebebasan pers Indonesia yang terekam oleh lembaga pemantau Reporters Without Borders Kenaikan indeks (dari 124 pada 2019 menjadi 119 pada pertengahan 2020 selalu lebih baik dari Filipina, Filipina 136, Myanmar 139, Thailand 140, Brunei 152 atau Singapura 158. Oleh karena itu evaluasi bukanlah hasil akhir, dan persaingan tetap diperlukan. Demokratisasi media massa Indonesia tidak akan berhenti, “kata Bamsoet. Seperti halnya perusahaan, juga akan membantu industri surat kabar. Menangguhkan tagihan listrik dan mengurangi angsuran pajak perusahaan hingga 50%, bagi mereka yang penghasilan bulanannya tidak melebihi Rp 200 juta. Pegawai dibebaskan dari pajak penghasilan (PPh) dan penyalahgunaan anggaran belanja iklan layanan publik kementerian dan lembaga publik ke media lokal. Banyak negara di dunia bersedia memberikan bantuan serupa. Kecuali Indonesia, negara lain adalah Norwegia, Swedia dan Selandia Baru. Oleh karena itu, Media massa harus meningkatkan kualitas pemberitaan dan menyajikan informasi kepada publik secara jujur ​​dan akurat. “Media massa turut serta menyebarkan informasi tentang scam dan tidak dapat dipercaya,” pungkas Bamsoet. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi