Menu Tutup

Bamsoet: Mengekspresikan keadilan berbeda dengan pengkhianatan atau kejahatan

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Pembicara Musyawarah Rakyat Indonesia, mendesak aparat penegak hukum mengadopsi pendekatan persuasif, humanistik, dan strategis untuk menyikapi ketujuh pemuda di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur. Tuduhan diskriminasi hukum terhadap orang Papua yang melibatkan lima anak berusia 17 tahun. . Agar tidak memicu konflik baru yang berpotensi menimbulkan gejolak. Tujuh pemuda Papua dituduh melakukan makar dalam demonstrasi anti-rasis pada Agustus 2019.

“Musyawarah Rakyat Indonesia terus berpartisipasi membantu saudara-saudari yang mengekspresikan keadilan sosial terhadap orang Papua agar tidak mengalami diskriminasi hukum. Keadilan tidak sama dengan makar atau tindak pidana. Surya Anta dan lima mahasiswa Papua didatangi. Ditahan di Markas Mabes Brimob pada November 2019. Alhamdulillah atas kerja keras semua pihak, enam saudara kita yaitu Surya Anta Ginting, Anes Tabuni alias Dano Anes Tabuni, Charles Kossay, Ambrosius Mulait dan Arina Elopere alias Wenebita Gwijangge, dilepas Mei 2020. Pada Sabtu (13/6/20) .- Berpartisipasi secara virtual, termasuk anggota MPR RI UNTUK PAPUA, antara lain Yorrys Raweyai, Filep Wamafma, Robert Kardinal dan Willem Wandik. Polda Papua Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Inspektur Pol Paulus Waterpauw, Sekolah Ilmu Sosial dan Politik Elvira Rumkabu Universitas Cenderawasih, Direktur Liga Demokrasi Papua (ALDP) Latifah Anum Seregal dan Pengacara Piter Ell juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ketua MPR RI juga hadir dalam pertemuan tersebut. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Kapolda Papua Paulus Waterpaw yang juga merupakan putra daerah di daerah tersebut, telah melakukan upaya yang tidak henti-hentinya untuk menjaga keadaan di Papua, sehingga masih mengkhawatirkan. Paul bangga memiliki Anak seorang jenderal bintang tiga Papua, “kata Bansout.

Mantan Ketua Pansus III DPR itu menjelaskan bahwa tahun lalu ada “orang Papua”. Insiden “Asrama Surabaya” ini disebabkan oleh kesalahpahaman tentang apa yang disebut penghancuran bendera merah putih. Namun karena penanganan yang tidak tepat, kejadian tersebut justru memicu konflik yang berujung pada kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua. “Hukuman lima bulan penjara bertentangan dengan tuntutan para demonstran rasis, yang dihukum sepuluh tahun penjara karena makar,” jelas Bamsoet. Prinsip penerapan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri harus diterapkan. Proses hukum menekankan pada asas legalitas hukum, termasuk menjamin perlindungan hak hukum setiap warga negara.

“Begitu pula kasus makar juga harus diperlakukan dengan hati-hati. Harus ada keterbukaan pikiran agar bisa melihat semua persoalan hukum. Bamsuth mengatakan:“ Pandangan hukum berbeda agar benar-benar sejalan dengan masyarakat. Keputusan keadilan. “-Mantan Partai Progresif Demokratik Presiden Roy mengenang bahwa isu Partai Otonomi Salar (suku, agama, ras dan antar golongan) merupakan isu sensitif bahkan di negara seperti Amerika Serikat dengan kehidupan demokrasi yang sangat matang. -Kasus kekerasan yang dilakukan oleh petugas polisi kulit putih mengakibatkan kematian George Floyd, seorang warga kulit hitam, memicu gelombang protes besar-besaran dan memicu kerusuhan di berbagai wilayah di Amerika Serikat.

“Kami bahkan lebih beruntung karena kami memiliki kemampuan untuk menyatukan semua ras dan agama. Orang-orang Pancasila, perbedaan ras dan etnis, bagaimanapun, kita harus tetap waspada, karena ini tidak mengecualikan pihak-pihak yang mencoba menjadi provokator, yang menggunakan peristiwa di Amerika Serikat untuk mengobarkan sentimen publik yang dapat mengganggu perdamaian. Bamsoet mengatakan: “Khususnya di Papua, terutama di seluruh Indonesia.” Kata wakil presiden SOKSI dan Pemuda Pancasila. Ia menambahkan, dalam berbagai kekerasan dan kerusuhan di Papua, yang paling menderita adalah masyarakat. Korban materiil, terutama korban, tidak diperlakukan secara kuantitatif, karena setiap kehidupan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jiwa bangsa Indonesia – keberadaan MPR FOPapua Nugini diharapkan menjadi cikal bakal dialog yang lebih efektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. Tanah Cenderawasih dengan kekayaan alam dan keragaman budayanya bagaikan mutiara di khatulistiwa dan bisa terus menjadi bagian dari keindahan Indonesia. Indonesia tanpa Papua bukanlah Indonesia. Menjaga perdamaian di Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. “Indonesia tanpa Papua bukan Indonesia,” pungkas Bamsoet.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi