Menu Tutup

Bamsuet: Pemerintah harus berharap untuk membatalkan pengaruh Ha

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, memahami langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah jemaah haji reguler dan khusus di Indonesia akibat pandemi Covid 19. Namun, langkah yang diambil untuk menjaga keselamatan warga tersebut jangan sampai menimbulkan masalah baru. , Baik untuk calon jamaah, maupun untuk perusahaan yang menyelenggarakan ha dan oumra. Mengingat pemerintah Saudi belum menentukan apakah akan menerima jemaah, ”kata Bamsoet usai dengar pendapat virtual dengan organisasi ziarah Muslim dan Penyelenggara Umroh (AMPHURI) di Jakarta, Kamis (20/06/04).

Mantan presiden RPD RI menjelaskan Dikatakan bahwa kemudian pemerintah Arab Saudi saya mengumumkan kebijakan tidak menerima jemaah, dan penyelenggara jemaah haji Indonesia dan ulam dengan mudah dapat mengklaim penggantian hotel jamaah dan biaya lainnya dari Mekah dan Madinah.Namun, jika pemerintah Saudi memutuskan Teruskan menerima jamaah, yang pasti akan mempersulit proses pelunasan.

“Masalah teknis ini akan terkait dengan situasi keuangan penyelenggara Chaoj dan Umbra, serta proses pemulangan. Dana peziarah dan masalah teknis lainnya. Oleh karena itu, Kementerian Agama dan organisasi perusahaan Chaoj dan Umrah harus duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Saya juga akan serahkan kepada pimpinan RI dari Republik Demokratik Rakyat agar Komite RI Republik Demokratik Rakyat Kedelapan bisa memfasilitasi pertemuan tersebut. Kata Bamsoet. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia itu juga meminta pemerintah secara terbuka mendorong penyelenggara Korea Utara dan umrah setidaknya dalam bentuk keringanan pajak. Pemerintah juga telah melakukan tindakan yang sama terhadap UMKM dan berbagai unit bisnis lainnya yang terkena pandemi Covid. -19. “Sejak Februari 2020, penyelenggara Korea Utara dan Umrah belum mengirimkan jemaah umroh, karena Arab Saudi Pemerintah menutup layanan umrah karena pandemi Covid 19. Penutupan tersebut mungkin berlangsung hingga akhir tahun 2020. Kini, penyelenggara Korea Utara dan Umroh tidak bisa mengirimkan jemaah, dan situasi ini pasti akan menekan arus kas perusahaan. Kata Bansuth. Dalam Undang-Undang Nomor 89 tentang Ha dan Penyelenggaraan Kiblat 8/2019 (PIHU) disebutkan bahwa untuk dapat menjadi Badan Penyelenggara Perjalanan Haji (PPIU), biro perjalanan harus memenuhi persyaratan, termasuk dimiliki oleh orang Indonesia. Dan mengoperasikan warga negara Muslim. Pasal 75 UU Komprehensif tentang penciptaan lapangan kerja, yang mengubah ketentuan tertentu dalam UU No. 8/2019, mengatur bahwa ketentuan Pasal 89 diubah sebagai berikut: “Untuk mendapatkan izin usaha menjadi PPIU, biro perjalanan harus memenuhi persyaratan pemerintah pusat. Persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Adanya ungkapan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat menimbulkan berbagai kecurigaan bahwa frasa PPIU yang dimiliki dan dikelola oleh warga Muslim dapat dihilangkan sesuai Pasal 89 UU No 8/2019. — – “Akibatnya penyelenggara Korea Utara dan Umroh khawatir urusan Korea Utara dan Umrah akan dikuasai oleh perusahaan asing di masa depan. Hal ini tidak boleh dibiarkan karena dapat semakin menghilangkan kedaulatan ekonomi negara. Yang terbaik adalah menjelaskan secara lengkap secara detail apa saja yang menjadi syarat utama, agar tidak menimbulkan kecemasan dan kecurigaan negatif dari semua pihak. “

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi