Menu Tutup

Orang kaya: Presiden harus secara sistematis menjaga Jakarta sebagai ibu kota sesuai dengan Perpres No 60/2020.

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Indonesia Hidayat Nur Wahid (Hidayat Nur Wahid) mengimbau pemerintah untuk menaati Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2020 selama masa pelaksanaan, terkait program luar angkasa Jabodetabek Puncak-Cianjur. Presiden Jokovy menandatangani pada 13 April 2020 dan mengumumkan secara resmi pekerjaan untuk periode dari 2020 hingga 2039 pada 16 April 2020. Salah satunya adalah ketentuan Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional (ibukota negara).

“Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa Jakarta masih menjadi pusat pemerintahan nasional. Dengan kata lain, Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara. Setidaknya untuk Perpres sampai dengan akhir tahap keempat pelaksanaan yaitu Perpres 2039. Sikap ini harus diapresiasi dan didukung agar bisa dilaksanakan secara koheren. Tidak ada yang namanya partai “istana”, tapi pengertian yang berbeda. , Kata Hidayat Dan dalam siaran pers yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (11/5). Jakarta adalah pusat pemerintahan nasional (Kode Ibu Kota Nasional). Artinya, huruf a pada pasal 9 mengatur tentang “strategi pembangunan Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional”, dan huruf a dalam pasal 21 ayat 2 mengatur tentang “pemanfaatan Jakarta sebagai pusat kegiatan di kawasan perkotaan pusat, termasuk“ kawasan pemerintahan dan diplomatik ”. “.

” Ketika dia mengucapkan “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, ibu kota mengacu pada kota tempat pusat pemerintahan suatu negara berada.

Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu UU No.10. Pada tahun 1964, Jakarta Raya masih menjadi ibu kota Indonesia. Ada juga ketentuan UU No. 29/2007 bahwa Jakarta adalah ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga konsistensi dan keseriusan dalam menjalankan Perpres yang ditandatangani olehnya.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus mencabut undang-undang lengkap Undang-Undang Ibu Kota Nasional (RUU IKN) tentang pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Penang. Paser Timur, Kalimantan (Kaltim). Seperti yang sebelumnya diserahkan pemerintah ke DPR. -Karena keputusan presiden final, Presiden Yokowi wajar saja mencabut RUU IKN yang sebelumnya diajukan pemerintah kepada Republik Demokratik untuk membuktikan keseriusan dan konsistensi peraturan presiden baru yang ditandatangani olehnya. Presiden menyambut baik hal ini.

Orang-orang kaya berpendapat bahwa pencabutan undang-undang komprehensif dalam UU IKN juga menunjukkan konsistensi Presiden Jokowi dalam perumusan kebijakan yang telah diatur dalam Perpres yang dijadwalkan tahun 2039. Ingin melanggar perintah presiden yang diambilnya. Konsistensi presiden sangat penting untuk memastikan kepastian hukum, dan seperti yang diharapkan pemerintah Chokowi selama ini bisa menarik investor, “ujarnya termasuk soal posisi. Presiden Jokowi juga mengatakan kepada Presiden Jakarta:” Menteri Tidak ada visi, hanya presiden yang punya visi. “Ini sangat penting, sehingga tidak ada menteri yang bersikeras melanjutkan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, dan tidak ada perselisihan antar presiden. Ia mengatakan:“ Selama ini tenaga pendamping terkait pemindahan ibu kota telah mengalihkan energi negara. Terkait masalah yang lebih mendesak, seperti mengatasi pandemi Covid-19. “-High clearance berharap setelah Keppres dikukuhkan, RUU IKN yang telah diajukan ke Republik Demokratik secara komprehensif dicabut. Pada saat yang sama, seluruh anggaran yang dialokasikan ke ibu kota baru bisa segera disalurkan kembali menanggapi pandemi Covid-19.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi