Menu Tutup

Hidayat Usul Agar MPR membentuk Pengadilan Kehormatan MPR RI

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Presiden MPR se-Indonesia, berpesan agar MPR memperhatikan etika dengan serius. Dalam UU MPR tentang Moralitas Kehidupan Berbangsa dan Berbangsa, MPR dengan sungguh-sungguh menerapkan aturan etik.

Pentingnya MPR dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan beretika bangsa dapat dicapai melalui pembentukan Mahkamah Kehormatan Majelis Umum. “Ini merupakan tanggapan khusus atas kesepakatan MPR dengan Komisi Yudisial (KY) dan Panitia Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Panitia Pemilu akan mengadakan Konvensi Nasional Kedua tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Berbangsa,” kata Hidayat dalam berita tertulis. Dikatakan dalam draf. , Kamis (13/8/2020), pada tahun 2001 MPR masih merupakan lembaga tertinggi di negara, namun telah melakukan TAP bidang bioetika nasional dan negara. Hal ini membuktikan bahwa MPR berkomitmen untuk menjaga etika, salah satunya dengan pembentukan lembaga pemeriksa etika.

Oleh karena itu, jika MPR segera membentuk Majelis Kehormatan Pengadilan, harus demikian, karena DPR memiliki Majelis Kehormatan Pengadilan, dan DPD memiliki B dan Dewan Kehormatan (DBD). Padahal, semua anggota MPR adalah anggota DPR atau DPD. Namun ada berbagai kegiatan unik di MPR yang diikuti oleh anggota MPR, dan tidak ada kegiatan serupa di DPR atau DPD. Misalnya kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi empat pilar MPR yaitu kegiatan di instansi MPR dan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan hak anggota MPR dan MPR, kegiatan tersebut terkait dengan perubahan atau modifikasi UUD dan MPR. Dengan dibentuknya Pengadilan Kehormatan, ia menunjukkan bahwa MPR telah menunjukkan komitmen yang lebih besar dari dirinya dalam melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan, menghormati kehormatan dan martabat MPR sebagai badan permusyawaratan rakyat, dan martabat MPR. -Menaati kode etik, dengan harapan dapat mendorong penyelenggara negara, termasuk MPR, untuk semakin berwenang menjalankan tugas-tugas masyarakat. Selain meminimalisir kasus ilegal akibat pelanggaran moral. Saya berharap tidak ada lagi kasus pelanggaran etika dan tidak perlu menghadapi pengadilan biasa.

Usulan HNWI pada konferensi kehormatan adalah untuk mendukung urgensi Pengadilan Etik. Bambang Soesatyo, Presiden MPR. Belum lama ini, Ketua MPR mengatakan: “Karena tidak adanya peradilan etik, masyarakat menemukan bahwa pejabat telah melakukan kesalahan etika dalam menerapkan kode masing-masing. Mereka mengajukan kasasi atau mencari keadilan di pengadilan biasa, baik di Mahkamah Agung maupun PTUN. Ada dua hal yang berbeda antara moralitas dan hukum: orang yang bermoral belum tentu bersalah menurut undang-undang, tetapi Hidayat, orang yang bersalah menurut hukum, mengatakan bahwa dasar pembentukan pengadilan moral dapat mengacu pada moralitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketetapan MPR No. VI / MPR / 2001. Dan langkah ini juga sejalan dengan rekomendasi bahwa pada tahun 1996 Sidang Umum PBB merekomendasikan agar semua negara anggota, termasuk Indonesia, membangun “infrastruktur etika pejabat publik”, yang harus mencakup etika dan Norma Kode Etik Aparat Penegak Hukum Indonesia menjawab pertanyaan tersebut dengan menetapkan usulan HNW untuk membentuk dan mengumumkan MPR pada HUT MPR tanggal 29 Agustus 2020. Jika demikian maka akan menjadi modal moral MPR pada bulan Oktober 2020. Atau pada November 2020 untuk mengikuti pembahasan lebih lanjut pembentukan “Konvensi Nasional Etika Kehidupan Berbangsa dan Bangsa” yang kedua, MPR RI n diselenggarakan bersama dengan Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) .— -Dalam “Konvensi” tersebut rencananya akan mengundang para menteri reformasi ketatanegaraan dan pemberian perangkat nasional dan reformasi birokrasi, berbagai orang yang bertanggung jawab atas kode etik. Dari Ketua Panitia KY, Ketua DKPP, Ketua MKD DPR RI, Ketua BK DPD RI, Republik Indonesia Ketua Komite Etik Mahkamah Konstitusi, Presiden Republik Indonesia KASN, Ketua Dewan Kehormatan PERADI, Ketua Komite Etik Dewan Pers Indonesia, Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Pers Indonesia, Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pers Indonesia Semua partai politik Ini bagian dari RPD RI Itu juga lembaga penegak hukum polisi, kejaksaan dan Mahkamah Agung.

“Berkat konvensi ini, saya berharap ada berbagai pemikiran dan pemahaman tentang pentingnya HAM. Akan ada pengadilan moral.Hal ini mengurangi beban kerja aparat penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan biasa, karena tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah moral. Bambang Soesatyo menjelaskan, agar Indonesia mampu memimpin penerapan etika di dunia dan kehidupan nasional secara transparan, negara ini mencatatkan sejarah dunia baru. Ini adalah akhir dari proses implementasi etika dan setiap keputusan etis yang diambil oleh berbagai pejabat. HNW menyimpulkan: “Tanggung jawab mereka di MPR telah memperkuat kepercayaan masyarakat kepada MPR. Ini untuk Pancasila, khususnya Sila I dan II. Sebuah praktek dimana MPR selalu berpartisipasi dalam kegiatan sosial. “

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi