Menu Close

Syarief Hasan: Demokrat secara sistematis akan menolak RUU HIP dan akan mencabutnya dari DPR Prolegnas RI 2020

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia dari Front Demokratik Saryaf Hassan kembali menegaskan penolakannya terhadap Undang-Undang Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Ketika Saryaf Hassan berpartisipasi dalam pertemuan antara pimpinan panitia, ia sekali lagi menyatakan penolakannya. MPR Indonesia dan Korps Veteran Republik Indonesia (LVRI) serta Tentara Veteran Indonesia (PPAD) berada di Gedung Nusantara V di ruang rapat delegasi, Kamis (2020/7/07). Dibahas dan dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI karena bertentangan dengan Pancasila sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU HIP juga mereduksi luasan Pancasila sebagai landasan dan ideologi bangsa, falsafah bangsa, dan bangsa. Semua sumber hukum di Indonesia, karena UU HIP tidak mencantumkan TAP MPR XXV 1966 dalam pembukaan, ”kata Syarief Hasan di depan LVRI dan PPAD. Dewan Demokrat juga tidak sependapat dengan Mayjen TNI Saiful Sulun dan Mayjen TNI (Purnawirawan). Pensiun) Pandangan Kiki Syahnarki (yang bersama Jenderal Try Sutrisno) menjelaskan bahwa liberalisme dan kapitalisme sangat menyerang konstitusi, dan konstitusi NRI bisa menyerang Pancasira dan mencabut Pancasira dari ideologi nasional. Kurangi ke standar hukum normal- “Di masa depan, dalam keadaan baru, kita tidak boleh mengulang dan menipu dua kali. Jika kita membuat proposal, kita perlu membayarnya sehingga diperlukan sosialisasi yang tepat. Pak Try mengusulkan untuk mengganti UU HIP dengan UU PIP, tapi menurut saya UU HIP harus dihapus dulu, daripada dikaitkan dengan UU PIP, karena dengan mengubah judul, masyarakat pasti tidak akan menerimanya, karena Syarief Hasan mengatakan ini adalah Perasaan seperti ini, hanya akan mengubah kulit. -Jika ada usulan RUU baru, harus dirilis ke publik dulu, agar tidak ada penolakan publik. – “Pemerintah, DPR RI, dan seluruh rakyat Indonesia harus berkonsentrasi untuk menyelesaikan pandemi Covid-19, dan tanggal berakhirnya semakin tidak jelas. Memutus rantai dan menyelesaikan masalah Covid 19 membutuhkan upaya bersama. Tidak, untuk mengajukan pertanyaan baru, pokoknya Mengubah UU HIP menjadi UU PIP akan menimbulkan kecurigaan publik. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi