Menu Close

Bamsoet mendukung pembentukan pengadilan etika

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mendukung pembentukan pengadilan etika yang menandai berakhirnya proses penegakan etika. Dengan cara ini, setiap keputusan etis yang dibuat oleh setiap orang yang bertanggung jawab untuk menerapkan Kode di berbagai badan nasional dan organisasi profesional tidak lagi menghadapi persidangan oleh pengadilan biasa. -Oleh karena itu, setiap pemohon peradilan yang secara moral dikecam oleh penegak Kode Etik dapat mengajukan banding ke Pengadilan Etik. / MPR / 2001, menyangkut etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, MPR RI dan Komisi Yudisial (KY) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar Kongres Nasional Bioetika Nasional dan Nasional kedua pada Oktober atau November 2020, “kata Bamsoet, Selasa (11/11). / 8/20) Setelah menerima kantor Presiden MPR RI Jakarta, kami menerima Presiden KY Jaja Ahmad Jayus, Presiden DKPP Muhammad dan Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie. – Mantan Presiden Republik Demokratik Rakyat mengatakan bahwa Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1996 Dalam konferensi tersebut, direkomendasikan bahwa semua negara anggota, termasuk Indonesia, harus membangun “infrastruktur etika untuk lembaga publik.” Kode yang diadopsi oleh lembaga penegak etika dan etika. Indonesia meresponnya dengan melatih berbagai lembaga penegak etika, seperti KY , DKPP, Panitia Kehormatan DPR RI (MKD), Badan Kehormatan (BKD) DPD RI, di Badan / Komisi Etik KPK RI.

Dan berbagai organisasi profesi, ada penanggung jawab pelaksanaan kode etik, seperti Indonesia Majelis Kehormatan Perhimpunan Pengacara (PERADI), Majelis Etik Kedokteran, Majelis Kehormatan Perhimpunan Akuntan Indonesia, Majelis Pemburu. Mahkamah Agung atau PTUN mengajukan suatu kode etik ke pengadilan biasa, mengimbau atau mencari keadilan. Etika dan hukum adalah dua hal yang berbeda. Bansout menyatakan: “Dalam hal moralitas, dia benar-benar bersalah.

Dalam Musyawarah Nasional Bioetika Nasional II, tambah Kepala Kementerian Pertahanan dan Menhan Nasional.Setelah pemberdayaan dan reformasi birokrasi, negara juga telah memperkenalkan berbagai pemimpin kode etik.Ketua KASN, Ketua Dewan Kehormatan PERADI, Ketua Komite Etik Perhimpunan Notaris Indonesia, Ketua Dewan Pers, Ketua Dewan Kehormatan Partai Politik DPR RI, serta kepolisian hukum, kejaksaan dan penegak hukum Mahkamah Agung .- “Berkat konvensi ini, saya berharap moralitas itu Pentingnya keberadaan pengadilan melahirkan berbagai pemikiran dan pemahaman. Hal ini mengurangi beban kerja aparat penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan biasa, karena tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah moral. Dengan demikian, Indonesia dapat mencatatkan sejarah baru di dunia sebagai negara pelopor etika terapan dalam negeri dan kehidupannya secara transparan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi