Menu Tutup

Data pribadi penting, panggilan dari Jazilul Fawaid perlu dilindungi agar tidak bisa diakses sembarangan

Jazilul Fawaid, Wakil Presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR, menyatakan kerja sama pemerintah adalah legal, dalam hal ini kerja sama Kementerian Dalam Negeri dengan Perusahaan Pinjaman Online (Pinjol). Namun perlu ditekankan bahwa kerjasama yang disepakati dapat dipertimbangkan dan bermanfaat bagi masyarakat. PDP belum mendapat persetujuan DPR.

Menurut data pribadi politisi PKB sangat penting. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah bisa menimbang kembali atau menimbang kembali masalah rencana kerja sama dengan Pinjol.

Sebagai data penting, Koordinator Nasional Nusantara Mengaji mengimbau pemerintah untuk melindungi dan menjamin data yang dimiliki masyarakat. “Termasuk data pribadi perseorangan,” kata Kabupaten Gresik, warga asli Pulau Bawean, Jawa Timur.

“Hati-hati. Karena masih ada pengurus Pinjol yang masih belum bertanggung jawab dan menyimpang dari aturan yang dikeluarkan OJK,” kata Jazilul Fawaid.

Dia sekali lagi menyatakan bahwa pemerintah harus berhati-hati dan membaca rencana kerja sama dengan cermat. Kerja sama yang diharapkan akan sesuai dengan regulasi saat ini. Menurut dia, perusahaan itu disalahgunakan.

Jika sebuah perusahaan mengharuskan Kementerian Dalam Negeri untuk mengakses data pribadi, itu tidak dapat diterima begitu saja. — Telah ditunjukkan bahwa Kementerian Dalam Negeri harus mematuhi aturan agar tidak memberi orang akses ke data pribadi sesuka hati. Terkait UU ITE 2008, Jazilul Fawaid mengatakan ada pembatasan akses data pribadi tertentu, dan hanya bisa dibagikan dengan persetujuan individu. Ia menambahkan: “Data pribadi terkait dengan hak warga negara atas privasi. Itu harus menjadi negara / wilayah yang harus dilindungi, sehingga siapa pun yang memberi warga negara orang lain akses ke data warga negara harus mematuhi aturan hukum.” Selain itu, Jazilul Fawaid (Jazilul Fawaid) mengatakan Kementerian Dalam Negeri bisa secara terbuka mendapatkan persetujuan dari personel terkait, namun disinyalir mereka harus memenuhi persyaratan keselamatan dan perlindungan yang dikukuhkan oleh UU ITE dan Permenkominfo Nomor 20/2016. Kementerian Dalam Negeri telah mendapatkan persetujuan dari personel terkait dan ditanya apakah terdapat sertifikat sistem perlindungan data: “Bagaimana mekanisme ketika sistem gagal?” Tanyanya.

Menurut Jazilul Fawaid, bahkan ketika individu jarang dikunjungi Untuk data, elemen pelindung juga harus diisi sebelum membuka tutup pelindung. Akses data pribadi untuk memverifikasi kompatibilitas data pelanggan dengan data demografis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi