Menu Tutup

Kementerian Agama menetapkan aturan perjanjian sanitasi di Pesantren, Jazilul Fawaid: harus dilengkapi dengan bantuan

TRIBUNNEWS.COM-Meski penularan Covid-19 cukup tinggi, namun untuk melanjutkan proses pengajaran di pondok pesantren, Kementerian Agama telah mengeluarkan kesepakatan kesehatan yang harus diterapkan di pesantren. Kesepakatan kesehatan itu berisi 14 poin.

Menanggapi 14 butir kesepakatan kesehatan yang dikeluarkan Kementerian Agama, Wakil Presiden MPR Jazilul Fawaid mengatakan ada beberapa butir yang tidak bisa disampaikan kepada pengasuh atau pengelola. Pada tanggal 20 Juni 2020, Jakarta yang biasa disapa Gus Jazil mengatakan: “Misalnya, petani harus menyediakan ruang isolasi tersendiri untuk kegiatan belajar.” Untuk itu, Kementerian Agama berharap bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Makanan yang seimbang dan dimasak disediakan oleh operator (koki dan tuan rumah) menggunakan sarung tangan dan masker. Menurutnya, aturan ini memberatkan pengasuh karena tidak semua petani bisa menyediakan makanan bagi pelajar. Ia mengatakan: “Ada banyak pesantren dimana siswanya bisa memasak sendiri.” Ia berkata: “Jalan sendiri.” Jazilul Fawaid berharap Kementerian Agama tidak hanya membantu tapi juga mengawasi pesantren. Penerapan perjanjian sanitasi sekolah. “Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama jangan hanya mendorong petani untuk mematuhi perjanjian sanitasi. Panggil saja tidak cukup,” ujarnya. -Namun, dia sangat senang karena di masa normal baru, pemerintah menghargai petani. Dia berkata: “Saya sangat berterima kasih untuk memperhatikan petani.” Dari perhatian pemerintah kepada petani, saya berharap dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi petani dalam melaksanakan “Protokol Kesehatan”. Ia mengatakan: “Pemerintah harus menghitung bantuan finansial untuk masker, quick test, hand sanitizer dan fasilitas pendukung lainnya.” -Jazilul menjelaskan bahwa bantuan diperlukan agar petani tidak mengetahui biaya penyuluh Santri dan dengan demikian menurunkan penyuluh Santri. Jika tidak ada masalah dengan fasilitas pendukung yang digunakan untuk melaksanakan kesepakatan sanitasi, maka menurut Gus Jazil, hal ini bisa mendorong petani untuk fokus mengejar ketertinggalan proses pengajaran yang sudah berlangsung. Dihentikan karena pandemi Covid-19.

Dalam rangka membantu petani melaksanakan kesepakatan sanitasi, Jazilul Fawaid mengharapkan kerjasama antara berbagai kementerian dan instansi terkait (termasuk Kelompok Kerja Covid-19). Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan meminta Kementerian Agama mengunjungi petani untuk mengamati, mensimulasikan dan mendengarkan keluhan pengelola petani dan mahasiswanya.

“Ya, kalau hanya dilakukan oleh Kementerian Agama, itu menjadi beban.” Dia menyimpulkan: “Jika itu dilakukan oleh kementerian, ini tidak akan terjadi.” (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi