Menu Close

Kejahatan terhadap pemimpin agama harus ditangani sesuai dengan hukum

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid menyampaikan keprihatinannya atas kejahatan yang dilakukan oleh para imam dan penganiayaan terhadap para imam di masjid dan umat Islam. -Hidayat mewajibkan Kepolisian Republik Indonesia untuk menaati kaidah negara Indonesia sebagai hukum negara, segera melakukan penyidikan hukum dan menangani para pelaku ujaran kebencian dan pembakaran yang melakukan penyerangan pisau terhadap imam di masjid Kambaru Utara, dan Front Pembela Islam (FPI) memasang rambu-rambu pencabutan Imam Agung di depan gedung DPR RI. Hidayat memasukkan penikaman imam ke masjid Pekanbaru dalam kategori penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP. Anehnya, masyarakat mencoba mengulang kembali bahwa pelaku penikaman adalah orang yang sakit jiwa, seperti yang telah terjadi beberapa kali sebelumnya. Menurutnya, hal ini telah memunculkan kasus serupa yang berulang-ulang. Dengan cara ini, tidak akan dikenakan sanksi hukum yang bersifat mencegah, juga tidak akan memiliki efek jera. Guna mengembalikan kepercayaan umat dan masyarakat terhadap kebenaran penegakan hukum di Indonesia, dan agar penganiayaan tidak terulang kembali, polisi harus secara transparan membuka data dan membuktikan bahwa pelakunya memang menderita gangguan jiwa. Dengan kata lain, pelaku hanya berpura-pura, sehingga bisa didakwa dengan benda berat dan memperingatkan masyarakat bahwa kasus serupa tidak akan terjadi lagi kapanpun dan dimanapun. Dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (29/7).

Selain itu, Wakil Ketua Panitia Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menambahkan, untuk ujaran kebencian dan upaya bakar dan robek di papan reklame seperti Habib Rizieq, polisi juga harus menunjukkan kepada publik bahwa, Polisi harus bertindak profesional dan bertindak adil. Oleh karena itu, polisi harus mengumumkan kepada publik bahwa kejahatan tersebut pasti akan ditindak. Selain itu, sejumlah parpol telah melapor ke polisi atas tindakan penghinaan dan penyebaran kebencian terhadap Habib Rizieq sebagai imam yang disegani dan memiliki pengikut yang banyak. Agar masyarakat bisa menerapkan undang-undang secara adil, polisi harus bertindak cepat, profesional dan adil, misalnya saat menangani laporan kebakaran bendera PDIP beberapa waktu lalu, atau saat kantor PDIP sedang menyelidiki peluncuran bom molotov. Bogor: grup mana saja Semua pemberitaan publik harus ditangani dengan prosedur yang sama dan tidak boleh dihapus secara selektif.Ini salah satu makna menegakkan keadilan yang diungkapkan oleh Pancasila, sekaligus untuk menghindarkan Uma dari perasaan. Ia mengatakan: “Selalu merasa tidak adil atau bahkan ditolak oleh negara, yang mungkin berdampak luas bagi negara.” Yang ia maksudkan dan implementasikan prinsip ketiga Pancasila: Persatuan Indonesia. Menempel dan menginjak-injak gambar, membakar dan merobek baliho bergambar Habib Rizieq, secara akumulatif memenuhi sanksi pasal 156 KUHP. Artikel tersebut menyatakan: “ Siapapun yang secara terbuka menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap satu atau lebih orang Indonesia akan dihukum dengan penjara sampai empat tahun atau denda sampai empat ribu. Lima ratus rupee. -Dua kejadian menunjukkan bahwa tindak pidana, penganiayaan, penghinaan dan penganiayaan terhadap Yurima atau tokoh agama terus terjadi di Negara Bancasila, Indonesia Perintah pertama adalah: Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, penyelidikan menyeluruh harus dilakukan dengan memperhatikan sanksi-sanksi jera agar tidak terulang kembali di kemudian hari, dengan demikian tetap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila-nya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi