Menu Close

Bamsoet mengkritik keras awak kapal Indonesia karena melanggar hak asasi manusia di kapal China

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengecam keras kasus perbudakan terhadap nelayan Tionghoa dan warga negara Indonesia (WNI). Pemerintah didesak untuk segera turun tangan menangani kasus-kasus di kapal penangkap ikan Longxin 605, Longxin 629 dan Tianyu 8.

Stasiun TV MBC Korea Selatan memberitakan penderitaan WNI yang bekerja di kapal tersebut. , Ini langsung menutupi kapal saat berlabuh. Beberapa hari yang lalu, Busan, Korea Selatan. Anggota ABK Indonesia dirampas kebebasannya, bekerja dalam kondisi yang tidak sesuai, dan hak hidup mereka dirampas Jenazah almarhum WNI tidak dikuburkan di daratan melainkan dibuang ke laut. Tidak hanya itu, ada juga kecurigaan yang kuat bahwa mempekerjakan ABK Indonesia telah menghilangkan hak asasi manusia, para ABK ini, seperti budak, harus dihargai tinggi oleh Kementerian Luar Negeri dalam kondisi yang sangat keras. Di Jakarta, kata Bansut, perbudakan tidak lagi diperbolehkan di era modern: “Setiap orang diakui hak dan kewajibannya. Kalau perlu Kemlu harus mengangkat masalah ini ke masalah internasional.” 7/5/20). Tidak cukup hanya mengirimkan nota diplomatik melalui KBRI Beijing, China. Sebaiknya Anda segera memanggil Duta Besar China untuk Indonesia untuk mendapatkan penjelasan lengkapnya. Faktanya, masalah itu diselidiki secara menyeluruh jika perlu. Karena kejadian ini bukanlah satu-satunya kejadian.

“Melindungi seluruh darah bangsa Indonesia adalah salah satu tujuan negara dan negara kita. Menurut Pembukaan, ini merupakan tugas penting pemerintah. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), kehidupan warga negara Indonesia adalah Kehidupan bangsa tak kalah berharganya.

Tak hanya dari segi diplomasi, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia ini juga meminta kepolisian dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengusut kemungkinan terjadinya perdagangan manusia pada saat pemberangkatan WNI yang telah menjadi ABK Indonesia.Karena kebutuhan ekonomi, banyak penduduknya. Mereka cenderung tertarik dengan godaan perusahaan distribusi tenaga kerja ilegal. Mereka bisa bekerja sebagai awak kapal dan harus memiliki distributor. Legalitas perusahaan distribusi juga harus diselidiki. Bansout mengatakan, hal ini membuktikan kepada pemerintah bahwa hal itu mendukung kehidupan masyarakat. Dan keberadaan akan menjadi kekuatan pendorong.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi