Menu Close

Hidayat mengimbau pemerintah untuk menerapkan undang-undang pesantren, terutama saat pandemi Covid 19

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid mengimbau pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia untuk membantu dan melindungi Islam. Pondok Pesantren (UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren) (Kiyai dan Santri). Bantuan ini diperlukan, terutama untuk mengatasi dampak kelembagaan, kesehatan dan ekonomi dari pandemi Corona Covid 19. , Modern, Muadala atau yang menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum. Di era pandemi Covid-19, banyak pesantren yang terkena imbasnya. Keberadaan undang-undang ini menjadi semakin penting, sehingga semakin penting. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan pemerintah sebagai penegak hukum, ”ujarnya. Dikatakan dalam sebuah berita yang dirilis di Jakarta, Jumat (10/7) .- Seperti diketahui, individu high net worth mengemukakan bahwa Pasal 42 UU Petani mengatur tentang tanggung jawab pemerintah pusat dan merencanakan fasilitas kerjasama, politik dan pembiayaan dalam bentuk Pesantren memberikan dukungan bagi penyelenggaraan fungsi dakwah.Selain itu, Pasal 46 (1) dan (2) mengatur bahwa pemerintah memberikan dukungan dan kemudahan kepada petani untuk melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat berupa: (a ) Bantuan keuangan; (b) Dukungan sarana dan prasarana; (c) Bantuan teknis; dan / atau (d) Pelatihan kejuruan.

“Tentunya, dukungan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19, Saat ini, kondisi tersebut juga mempengaruhi pesantren. “–Anggota Komite Kedelapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ia mengatakan bahwa parpolnya berkali-kali menyatakan bahwa saat pandemi Covid-19, Kementerian Agama harus mementingkan pesantren. Sejak periode Covid-19 dan Kementerian Agama (8/4/2020) ) Sejak rapat kerja pertama, HNW menyarankan agar Kementerian Agama juga memprioritaskan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, khususnya di pesantren dan madrasah, bahkan partai politiknya memberikan dana bantuan pendidikan untuk keperluan tersebut. Terpilih, dan usulan sudah disetujui Menteri Agama.

“Menteri Agama akan menerima prioritas anggaran petani dan pendidikan agama lainnya mulai 8 April 2020. Harus segera disadari bahwa ini menjadi tanggung jawab kepada Republik Demokratik, konsekuensi konstitusional dari pengesahan UU Pesantren, dan apresiasi negara atas kontribusi dan layanan Pondok Pesantren Indonesia, ujarnya. -Katanya. -Rapat terakhir Komite Kedelapan dan Kementerian Agama Hidayat (26/06) / 2020, usulan anggaran tambahan untuk tahun 2020 sebesar Rp 2,8 triliun yang tampaknya bermanfaat bagi dampak Covid-19. Pesantren dan kegiatan pendidikan agama. Kementerian Keuangan hanya menyetujui 2,36 triliun rupiah. Diharapkan Kementerian Keuangan segera mencairkan dana ini, dan Kementerian Agama segera menyalurkannya ke pesantren di seluruh Indonesia secara adil dan terpercaya. Agama mengalokasikan anggaran yang belum terealisasi Rp 1 triliun kepada Administrasi Umum Haji dan Ullah karena pemerintah tidak mengakhiri negara tahun ini.-Pesantren Islam, sesuai kesepakatan Covid-19, bisa langsung beroperasi normal.Termasuk Santri dan Ustadz Bantuan, serta biaya pemeriksaan kesehatan serta kegiatan belajar dan kesehatan di pesantren jika terjadi kejadian darurat medis Covid-19, ”pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi