Menu Close

Wakil Presiden MPR mengimbau pemerintah mencari solusi atas kelebihan kapasitas di lapas

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Indonesia Lestari Moerdijat meminta pemerintah lebih memperhatikan pengelolaan lembaga lapas (Lapas). Masalah kelebihan kapasitas telah berlangsung selama bertahun-tahun, namun masih belum ada solusi yang tepat.

“Hal ini biasanya mengakibatkan kelebihan kapasitas di Lapas. Mekanisme rujukan di Lapas belum optimal karena keterbatasan jumlah petugas dan fasilitas fisik, seperti ruang pelatihan dan bengkel warga dampingan,” Luss Julukan Tari, Lille, disambut pada konferensi pers untuk memperingati Hari Pemasyarakatan ke-56 27 April 2020.

Menurut Sistem Database Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (14 April 2020), Ada 260.281 narapidana (termasuk anak-anak) di Indonesia. Sementara kapasitas penjara hanya 131.931. Artinya akan terjadi kelebihan kapasitas 97%. “Kami membutuhkan strategi jangka panjang untuk menata ulang. Sistem peradilan dan penjara. Kondisi tidak manusiawi di lapas mungkin menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian penghuni binaan disana menjadi lebih baik dari sebelumnya. -Leary juga menekankan pengelolaan penjara wanita. Pasalnya, Rerie menilai narapidana perempuan (WBP) menghadapi masalah yang lebih kompleks dibanding laki-laki. Ia memberikan perhatian khusus pada pengelolaan, sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas lapas perempuan. “-Data Direktorat Jenderal Pelayanan Lapas pada Mei 2018 tercatat 13.569 napi perempuan. Pada 2014 hanya ada sekitar 7.000 orang. Sedangkan pada November 2017, Indonesia hanya memiliki 34 Lapas dan empat Rutan khusus. Mengakomodasi perempuan dan anak-anak.

Akibatnya, hanya sekitar 50% tahanan perempuan / 38 fasilitas yang dirancang khusus untuk perempuan ini, separuhnya lagi berada di Lapas / Kustodian laki-laki, sekalipun mereka berada di sel atau sel yang terpisah Sedang .

Rerie menyadari bahwa kelebihan kapasitas adalah masalah umum di Lapas / Rutan di Indonesia.Namun, dia menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan pengasuh laki-laki, masalahnya lebih rumit daripada pengasuh laki-laki, yaitu meningkatkan kapasitas Lapas perempuan. Hal tersebut perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini terkait dengan faktor psikologis. Narapidana pada umumnya merasa sulit menerima kondisi yang ditimbulkan, termasuk berkumpul kembali dengan keluarganya dan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan penjara. ”

Katanya di masa lalu. WBP cenderung memiliki tingkat masalah psikologis yang lebih tinggi.

“Situasi ini menunjukkan pentingnya memberikan layanan kesehatan mental kepada perempuan di Lapas / Rutan,” tambahnya. Untuk WBP, komunikasi yang efektif antara orang-orang juga penting.

“Meningkatkan kualitas pelayanan dalam sistem penjara merupakan langkah penting yang tidak bisa ditunda. Negara harus ada, tapi terkadang” negara tidak membutuhkan seseorang. Kerja sama antara aktor negara dan non-negara harus ditingkatkan. “

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi