Menu Close

Tapera (Syarief Hasan) diresmikan

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 dan secara resmi mengeluarkan Rencana Tabungan Perumahan Rakyat (disebut juga Tapera). Namun, rencana tersebut memicu protes karena dalam konteks ekonomi yang tidak menentu akibat pandemi Covid-19, sumbangan pemerintah seperti Tapera akan memotong gaji pegawai negeri dan swasta sebesar 3%. Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan meminta pemerintah memberikan penjelasan soal biaya. Syarief Hasan dalam pidatonya di Jakarta, Kamis (4/6/2020), mengatakan pemerintah harus menjelaskan mekanisme tersebut. Bagaimana dengan karyawan yang sudah memiliki rumah? “Untuk apa uang itu?” Tanya Syarief Hasan.

Seperti kita ketahui bersama, selain karyawan dan karyawan, pengusaha juga merasa dirugikan dengan pemotongan ini. Padahal, pemberi kerja harus menurunkan gaji setiap pekerjanya sebesar 0,5%. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan, rencana Tapera akan membebani usaha kecil dan menengah dalam upaya menjaga stabilitas bisnis selama pandemi Covid-19.

Rencana tersebut tidak sesuai dengan niat pemerintah. Mewujudkan pemulihan ekonomi nasional. Sebagai asosiasi atau asosiasi industri di Indonesia, Apindo sangat menentang rencana tersebut.

Menurut Syarief Hasan, kebijakan Tapera saat ini belum mendesak karena pandemi Covid-19 masih melanda. – “Tabungan perumahan bisa melalui model lain tanpa harus memotong gaji pegawai, juga tidak akan membebani pengusaha kecil dan menengah. Belum lagi banyak penurunan gaji pegawai. Sama seperti pengurangan iuran pemerintah kepada BPJS, tidak mungkin Hal tersebut agar tidak mengganggu situasi keuangan karyawan, ”ujarnya. Jika gaji karyawan dipotong untuk membayar iuran Tapera, tingginya harga karyawan akan terus membumbung tinggi. Situasi ini akan menekan keuangan publik – Syarief Hasan mengenang dana Tapera adalah dana raksasa. Karena itu, pengelola lembaga Tapera harus transparan dan meninggalkan cara lama mengelola dana besar.

“Biaya dibebankan kepada manajer, supervisor dan karyawan, sehingga pengelolaan dana ini juga sangat rapuh,” mengumumkan. , Juga harus memperhatikan inflasi real estat. Padahal jika dibandingkan dengan sektor lain, sektor real estate memiliki tingkat inflasi paling tinggi. Selain itu, konsep Tapera adalah konsep jangka panjang, dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan harga rumah akan naik beberapa kali lipat. – “Pemerintah harus mempertimbangkan hal ini. Karena kenaikan harga real estat, pemerintah tidak boleh menaikkan lagi iurannya lagi.” – Syarief Hasan juga mengimbau pemerintah untuk mengoordinasikan lembaga yang menyediakan pembiayaan perumahan untuk rencana tersebut. Misalnya, pemberian layanan tambahan (MLT) BP Jamsostek Rencananya juga memberikan uang muka fasilitas pembiayaan perumahan dan kredit kepemilikan rumah (KPR). Polri, PNS, Kemenhan, dan Polri PNS didirikan oleh PT Asabri melalui Uang Jaminan Hari Tua (THT), Santunan Tenaga Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP). Dia menyimpulkan: “Seharusnya tidak ada rencana duplikat. Rencana ini pada akhirnya akan menghalangi dan merugikan mereka yang menerima berbagai pengurangan gaji dan memengaruhi kualitas hidup masyarakat.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi