Menu Tutup

Wakil Ketua Konperensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia: Segera mengambil sikap diplomatis untuk memperkuat TNI di Laut Natuna Utara

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengutarakan pandangannya tentang Laut China Selatan dalam webinar API, Kamis (18/6/2020). Webinar ini diselenggarakan oleh Asosiasi Guru Indonesia (API) sebagai tanggapan atas situasi keamanan di Laut Cina Selatan selama pandemi Covid-19. Webinar ini mempertemukan 500 orang melalui Zoom dan 1.500 orang melalui YouTube.

Dia menjelaskan akar masalah Laut China Selatan. “Pertanyaan ini bermula dari klaim China atas Laut China Selatan berdasarkan sejarah industri perikanan tradisional China, yaitu garis putus-putus sembilan titik. Klaim tersebut melibatkan wilayah, landas kontinen, dan zona ekonomi. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara lain, Syarief Hasan, menjelaskan

Meskipun “Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa” dengan jelas menetapkan batas-batas wilayah, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Internasional tahun 1982 disebut UNCLOS 1982. Indonesia juga mengadopsi Pasal 1985 Konvensi No. 17. Faktanya, pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase menyatakan bahwa semua klaim China di Laut China Selatan karena alasan historis adalah salah, dan bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982. Ada harapan. Laut China Selatan berjumlah hampir 11 miliar. Potensi cadangan minyak barel dan 190 triliun kaki kubik gas alam. Bahkan Laut China Selatan dapat memenuhi 10% kebutuhan ikan dunia. Selain itu, volume perdagangan di seluruh Laut China Selatan mencapai US $ 5,3 triliun, hampir terhitung untuk perdagangan laut global. Sepertiga dari jumlah tersebut diambil pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Indonesia harus bisa mempersatukan dan mendapatkan dukungan dari seluruh negara ASEAN. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di ASEAN juga didirikan oleh ASEAN Pemrakarsa harus meningkatkan reputasi ASEAN dalam menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan yang melibatkan China dan banyak negara Asia Tenggara. ”Anggota Dewan Tertinggi Partai Demokrat itu juga menjelaskan bahwa Indonesia, melalui solidaritasnya dengan ASEAN, juga harus bisa mengurangi masuknya negara lain. Kemungkinan masalah Laut China Selatan memang memperbesar kemungkinan terjadinya perang terbuka di Selatan. Syarief Hasan mengatakan: “Selain itu, Amerika Serikat baru-baru ini menghangatkan Laut China Selatan. Baik itu pemenang atau pecundang, perang tidak akan berakhir dengan akhir yang indah.” Indonesia harus terus mendorong otoritas keamanan untuk melakukan pengawasan mendalam di perairan Natuna. , Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan TNI AL harus meningkatkan sistem pertahanan maritim dan udara di perairan utara Natuna. Selain itu, belakangan ini telah ada nelayan Tionghoa yang dikawal oleh orang-orang bersenjata Tionghoa yang masuk ke bagian utara Natuna, Tiongkok bagian utara tanpa izin dari pemerintah Tiongkok. , Kata Syarief Hasan. Pemerintah juga didorong untuk mengawal nelayan Indonesia ke Natuna Utara. Langkah ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan zona ekonomi eksklusif di perairan Natuna Utara. Solusi dari masalah ini terletak pada bidang politik, hukum, hubungan diplomatik, ekonomi dan pembangunan, yang seringkali kontroversial. Pemerintah harus memprioritaskan diplomasi dengan semangat sejuta sahabat dan nol musuh, serta terus memperkuat kehadiran militernya di perairan utara Natuna. Dalam webinar API tersebut, Syarief Hasan menyimpulkan, mari kita lindungi Natuna Utara dan mari kita jaga Laut Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi