Menu Close

Tanggapan Ketua MPR terhadap beberapa persoalan praktis terkait pandemi Covid-19

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Pada Musyawarah Tahunan MPR RI 2020 yang diselenggarakan pada Jumat (14/8/2020) di Gedung Nusantara, Gedung DPRD Jakarta, Ketua MPR Bambang Soesatyo berpidato tentang isu-isu praktis seputar pengelolaan hak asasi manusia. Menanggapi. Pandemi COVID-19. -Misalnya, dengan mengimplementasikan perjanjian kesehatan Covid-19, ia menyatakan perlu sanksi tegas agar masyarakat disiplin dalam penerapannya.

“Dalam pelaksanaan perjanjian kesehatan Covid-19, masyarakat harus dihukum berat. Perjanjian tersebut tunduk pada peraturan daerah / Perda, namun pengerjaan penyusunan Perda masih akan memakan waktu hingga akhir tahun dengan adanya Covid-19 di daerah. Peningkatan kasus, “katanya. -Dia juga memaparkan banyak langkah yang harus dilakukan, seperti langkah pertama untuk mendorong penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah, Anda bisa mengacu pada Inpres No. 6 tahun 2020 tentang penguatan disiplin dan pelaksanaan undang-undang kesehatan. Kesepakatan untuk mencegah dan mengendalikan Covid-19 dan mencerminkan rasa keadilan. Dan perlindungan komunitas.

Kedua, pemerintah daerah / pemerintah daerah yang belum merumuskan peraturan daerah terkait disiplin masyarakat didorong untuk segera menyusun peraturan daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) setempat saat melaksanakan kesepakatan sanitasi.Dengan demikian, pelaku memiliki basis pemerintah daerah. Peraturan yang ditetapkan, terutama yang terkait dengan kesehatan yang disepakati, menjadi dasar tindakan terhadap masyarakat yang cuek.

Ketiga, mendorong personel peningkatan disiplin untuk mengurangi tingkat kejahatan mereka. Ia mengatakan, penyebaran Covid-19 di masyarakat, “harus didukung oleh polisi dan TNI. Selain itu, masyarakat juga harus mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri.” – Keempat, ia mengimbau masyarakat untuk selalu taat pada tata cara kesehatan dengan mengikuti prinsip-prinsip berikut ini. Kenakan masker, sering-seringlah mencuci tangan dan jaga jarak serta aktivitas lainnya. .

Selain itu, karena banyaknya kendala dalam pengelolaan, mengingat Covid-19, pemulihan ekonomi dan rendahnya penyerapan anggaran, Ketua MPR memaparkan banyak langkah.

Pertama, mendorong pemerintah untuk melakukan upaya terbaik untuk menangani pandemi Covid-19, seperti menerapkan tes cepat, swab, pemantauan / pelacakan, dan penerapan prosedur kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, pemerintah didorong untuk segera menyerap anggaran sebesar-besarnya untuk seluruh pengelolaan Covid-19 Demikian pula penyerapan rencana stimulus ekonomi / anggaran PEN dapat tercapai sesuai target, karena selama ini anggaran PEN hanya menyerap Rp. Total Rp 151,25 triliun. 695,2 triliun dollar AS dari total anggaran PEN.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi