Menu Close

Kartu depan bermasalah, Wapres MPR: implementasikan rekomendasi KPK

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan tanda-tanda pelanggaran program sertifikasi pra kerja. KPK pun melakukan penelitian terkait rencana pemerintah tersebut. Alhasil, KPK menemukan tujuh kendala dalam pengelolaan program kartu prakerja yang berpotensi merugikan negara. Di sisi lain, KPK juga memberikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah: -Mengenai kesimpulan tersebut, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan bahwa selama ini banyak partai politik yang mencurigai banyak masalah perizinan kerja, termasuk menyesatkan dan manajemen yang buruk. “Fakta membuktikan bahwa klaim ini dikukuhkan atas rekomendasi BJP. Saya yakin KPK telah mengkaji secara cermat dan obyektif,” kata Jazilul Fawaid atau biasa disapa Gus Jazil, Jumat (19/6/2020). Anggota Komite III DPR berharap pemerintah memperhatikan dan mengikuti rekomendasi KPK. Ia mengatakan: “Jika usulan dari Partai Revolusi Rakyat tidak diperhatikan, dapat meningkatkan kecurigaan masyarakat.” Seputar usulan KPK. KPK menyatakan pemerintah menyampaikan rencana pelaksanaan program izin kerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Vokasi (BNSP). Wakil Ketua DPP PKB menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan dan BNSP sebenarnya adalah bagian dari pemerintah. Saran itu dianggap tepat. Ia mengatakan: “Toh, kalau dilimpahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan dan BNSP, itu juga bagian dari pemerintahan eksekutif. Kami juga akan memantau kinerjanya.” Seperti diketahui, KPK menemukan bahwa KPK juga telah melakukan penelitian terkait rencana pemerintah tersebut. KPK menemukan tujuh masalah dalam pengelolaan program visa pra kerja yang dapat mengarah pada masalah lain, di sisi lain KPK juga memberikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah atau melaksanakan pengelolaan program sertifikasi pra kerja sebagai peserta program.

Kedua, gunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), karena identifikasi peserta sudah mencukupi, sehingga tidak perlu menggunakan fungsi lain yang akan menimbulkan biaya tambahan. Untuk kerjasama dengan 8 platform digital (jika termasuk dalam lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah), silahkan hubungi nesia. (PBJ), “kata Alexander saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Keempat, Alexander melanjutkan, platform digital jangan sampai menguntungkan dengan lembaga diklat. Conflict (LPP). Oleh karena itu, 250 butir pelatihan yang ditandai sebagai potensi benturan kepentingan harus dihentikan.

Kelima, simpan materi pelatihan dan tentukan apakah diselesaikan secara online. Pihak terkait di bidang pelatihan harus menggunakan Bentuk penjelasannya dijelaskan. ”- Enam, materi pelatihan yang diidentifikasi sebagai pelatihan gratis yang disediakan melalui Internet harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan oleh LPP. , Penyelenggaraan pelatihan online harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak bersifat fiktif.

Misalnya, Alexander mengatakan bahwa pelatihan harus bersifat interaktif agar peserta pelatihan dapat mengikuti seluruh proses.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi