Menu Tutup

Kartu depan bermasalah, Wapres MPR: implementasikan rekomendasi KPK

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan tanda-tanda pelanggaran program sertifikasi pra kerja. KPK pun melakukan penelitian terkait rencana pemerintah tersebut. Alhasil, KPK menemukan tujuh kendala dalam pengelolaan program kartu prakerja yang berpotensi merugikan negara. Di sisi lain, KPK juga memberikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah: -Mengenai kesimpulan tersebut, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan bahwa selama ini banyak partai politik yang mencurigai banyak masalah perizinan kerja, termasuk menyesatkan dan manajemen yang buruk. “Fakta membuktikan bahwa klaim ini dikukuhkan atas rekomendasi KPK. Saya yakin KPK telah melakukan pengamatan yang cermat dan obyektif,” kata Jazilul Fawaid dari Gus Jazil, salah seorang anggota Komite III DPR yang terkenal, Jumat (19/6/2020). Mampu mengikuti dan mengikuti rekomendasi KPK. Ia mengatakan: “Jika usulan Partai Revolusi Rakyat tidak dipertimbangkan, dapat meningkatkan kecurigaan masyarakat.” Usulan KPK adalah pemerintah menyerahkan rencana pelaksanaan izin kerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan mengundang Badan Nasional Sertifikasi Vokasi (BNSP). ikut. Wakil Ketua PKBDPP menyatakan bahwa Kementerian Tenaga Kerja dan BNSP sebenarnya adalah departemen pemerintah, sehingga usulan tersebut dianggap tepat. “Toh, kalau diserahkan ke kementerian Tenaga Kerja” dan BNSP, itu juga bagian dari eksekutif e-government. Ia mengatakan: “Kami juga akan memantau kinerjanya.” Seperti diketahui semua orang, KPK menemukan tanda-tanda abnormal dalam proses perizinan kerja. KPK pun melakukan penelitian terkait rencana pemerintah tersebut. Alhasil, KPK menemukan tujuh kendala dalam pengelolaan program kartu prakerja yang berpotensi merugikan negara. Di sisi lain, Partai Rakyat juga memberikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah. Atau terapkan pengelolaan program sertifikasi pra-kerja sebagai peserta program.

Kedua, cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas peserta, tidak perlu menggunakan fungsi lain yang akan menimbulkan biaya tambahan. Alexander mengatakan: Ketiga, panitia harus meminta nasihat hukum dari Jamdatun, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, untuk menyelesaikan kerja sama dengan 8 platform digital. Kantor KPK di Jakarta pada Kamis (18 Juni 2020) Pada jumpa pers yang digelar Gedung Merah Putih.

Keempat, Alexander melanjutkan, platform digital tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan lembaga pelatihan (LPP). Oleh karena itu, 250 item yang ditandai sebagai potensi benturan kepentingan harus dihentikan. Training.

Kelima, pertahankan materi pelatihan dan kualifikasi untuk menentukan apakah akan menyelesaikan pelatihan secara online. Ia mengatakan: “(Perencanaan) melibatkan semua pihak yang terlibat dalam bidang pelatihan dan mendeskripsikannya dalam bentuk deskripsi teknis. “-6, materi pelatihan yang ditentukan untuk diberikan secara bebas melalui internet harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan oleh LPP. Ketujuh, penyelenggaraan pelatihan online harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif.

Misal, Alexander mengatakan, pelatihan harus bersifat interaktif agar peserta pelatihan dapat mengikuti seluruh proses.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi