Menu Tutup

Bamsoet: MK sepakat menyampaikan langsung laporan kinerja lembaga negara pada rapat tahunan MPR

JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atas dukungan dan dukungannya terhadap pidato dan rencana MPR Indonesia yang akan membantu menjangkau masyarakat secara langsung melalui lembaga ini. Menyerahkan laporan kinerja tahunan lembaga nasional. Rapat Tahunan MPR RI. MK juga menilai penyampaian laporan kinerja tahunan harus menjadi tradisi ketatanegaraan yang terus berlanjut setiap tahun.

Baca: Bukan Cuma Anda, Grab Ajak Pengemudi Ojol untuk Diasingkan Secara Fisik — -Bagi masyarakat, ini bukan hanya warisan MPR RI sebagai institusi. Namun tradisi negara Indonesia dalam meningkatkan sistem pertanggungjawaban administrasi nasional diprakarsai oleh Taufiq Kiemas, empat pilar MPR. ”Kata Bamsoet usai mengadakan pertemuan konsultasi virtual antara para pemimpin Indonesia, Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia dan Mahkamah Konstitusi MPR Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (23/4/20) .Kemauan dan dukungan MK melengkapi pandangan serupa DPD RI, BPK RI dan KY dalam pertemuan konsultasi virtual dengan MPR RI Selain itu, MPR RI akan mengadakan pertemuan konsultasi virtual dengan pimpinan DPR RI, MA dan terakhir dengan Presiden Bamsoet: MPR RI bersiap untuk mengadakan rapat konferensi tahunan dan pidato presiden negara virtual- “If all Pimpinan lembaga nasional semuanya sepakat bahwa pimpinan MPR RI akan mempersiapkan rapat tahunan dalam bentuk pembahasan lebih detail dengan pimpinan DPR RI dan DPD. RI. Diharapkan para pimpinan MPR RI, DPR RI dan DPD RI dapat mencapai mufakat sehingga seperti Pak Taufik Kiemas dan para pimpinan MPR sebelumnya, praktek tata kelola pemerintahan yang terbaik dapat diperkenalkan pada rapat tahunan MPR. mimpi. Jika semua instansi negara, termasuk gubernur setuju, maka jika pandemi Covid-19 belum usai, kami siap menggelar rapat MPR tahunan secara virtual. “Selain pandemi Covid-19, selain badan normal,” jelas Bamsoet. Fawaid, Hidayat Nur Wahid, Syarief Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, Fadel Muhammad dan Sekjen MPR RI Ma’ruf Cahyono. Majelis hakim konstitusi yang hadir pada pertemuan tersebut antara lain Presiden Anwar Usman, Wakil Presiden Aswanto, dan Mahkamah Konstitusi. Sekretaris Jenderal Guntur.

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dalam rapat konsultasi virtual tersebut menegaskan bahwa makna laporan kinerja tahunan lembaga nasional bukanlah laporan pertanggungjawaban lembaga nasional lainnya kepada MPR.

Baca: Luhut: Puasa Sebagai Upaya Hentikan Penyebaran Covid-19 — “Namun demikian, laporan kinerja lembaga publik, termasuk laporan kinerja lembaga MPR RI, langsung ditujukan kepada publik dengan menggalakkan sidang tahunan MPR Terbuka, konferensi disiarkan langsung di televisi nasional, swasta dan internasional dan web. Pengingat online lainnya adalah “Basarah.” —— Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa dalam rapat konsultasi virtual tersebut, Mahkamah Konstitusi menyampaikan keprihatinannya terhadap ketidaksesuaian antara berlakunya UUD dengan UUD. Bappenas merilis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RPJMN lebih banyak membahas aspek penerapan undang-undang, dengan fokus pada kepolisian, Kejaksaan Agung, serta Mahkamah Agung dan Kehakiman. , Penerapan konstitusi sepertinya diabaikan.

“Sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang terkait dengan UUD, MPR RI tentunya memiliki perhatian yang sama dengan Mahkamah Konstitusi. Penerapan UUD merupakan landasan penting dalam proses penegakan hukum. Bappenas harus lebih berhati-hati dalam menyusun RPJMN. Jangan sampai tinggal. Dalam kesan tersebut, MK berada pada posisi marginal dalam sistem pengelolaan lembaga nasional, RPJMN merupakan dokumen sakral yang memuat strategi, arahan, dan capaian yang ingin dicapai Indonesia dalam kurun waktu tertentu, oleh karena itu tidak ada yang boleh diabaikan. Karena MK termasuk dalam konstitusi. Kehakiman, ”kata Bamsoet.

Baca: #KitaVSCorona, Grab Sediakan Layanan Pesan Makanan Untuk Sahur dan Buka Puasa

MPR Presiden RI menambahkan bahwa sinergi MPR dan MK berpedoman pada Peraturan MPR RI (No.1 Tahun 2019) ) Pasal 27 huruf G.RUU tersebut memberikan kewenangan kepada pimpinan MPR RI untuk memberikan penjelasan atas tafsir UUD NRI Tahun 1945 ketika Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi terhadap UUD NRI. ), itulah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, ketentuan ini dapat digunakan sebagai pelengkap bagi para hakim MK dalam putusan uji materiil. Pemahaman terhadap niat awal ini sangat penting untuk pemahaman yang utuh tentang lahirnya berbagai ketentuan Undang-Undang Dasar Badan Pemberantasan Korupsi Nasional Tahun 1945. »Ringkasan Bamsoet.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi