Menu Close

Menolak UU Cipta Kerja, MPR RI Wakil Direktur: Buruh Non Partai, Karyawan dan Rakyat

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia Partai Demokrat, kembali mengutarakan penolakannya terhadap undang-undang yang komprehensif. Menurut dia, pemerintah harus menyerap dulu keinginan rakyat. Pasalnya, RUU tersebut ditolak oleh semua pekerja dan sektor masyarakat lainnya. -Dia juga menekankan isi undang-undang yang komprehensif, yang tidak baik bagi masyarakat. Misalnya, Pasal 88C (2) hanya mengatur Upah Minimum (UMP) di tingkat provinsi sehingga mengakibatkan hilangnya Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK).

Baca: COVID -19 Sudah Menunggu Lama, Indonesia Akan Uji Vaksin

“Kecuali DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, hampir semua provinsi memiliki UMP lebih kecil dari UMK, akibatnya upah dan pekerjaan tenaga kerja berubah. RUU tersebut semakin kecil dan kurang layak. RUU tersebut menunjukkan keadilannya kepada pekerja, karyawan dan pekerja. Kata orang-orang. — RUU penciptaan lapangan kerja juga termasuk peraturan yang menurun kualitas dan pembayaran pesangon yang tidak pasti. Dipengaruhi oleh PHK pemerintah Nilai pesangon pekerja turun karena pemerintah menilai aturan lama belum diberlakukan. Syarief mengatakan: “Aturan baru ini bahkan tidak berlaku dan bukan kerabat. Ia juga menyayangkan pencabutan sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar aturan. Undang-undang yang komprehensif menggunakan dasar hukum administratif, sehingga pengusaha yang melanggar aturan hanya dapat dikenakan denda. Syarief Hasan menyayangkan hal ini karena pelanggaran sewenang-wenang, karena mereka Hanya akan dikenakan sanksi administratif. Selain itu, RUU tersebut akan mempersulit pengangkatan pekerja kontrak menjadi pegawai jangka panjang, dan pemecatan juga akan difasilitasi. Selain hilangnya jaminan sosial pekerja, terutama jaminan kesehatan dan perlindungan pensiun. Mendengar suara rakyat, karena pemerintah tidak bekerja untuk rakyat? ”Tanya Syarief Hasan.

Banyaknya penolakan dan protes dari tokoh masyarakat menunjukkan bahwa RUU penciptaan lapangan kerja tidak baik untuk masyarakat. Syarief Hasan mengatakan: “Pemerintah dan DPR RI sebaiknya tidak menggunakan pandemi ini untuk mengeluarkan undang-undang yang tidak perlu karena merugikan penduduk. “RI akan lebih memperhatikan rencana penanganan pandemi Covid-19. Mengingat angka positif Covid-19 semakin meningkat dari hari ke hari, jumlah Covid-19 di kawasan ASEAN paling tinggi dan tidak ada tanda-tanda penurunan, sehingga pemerintah dituntut untuk fokus dan mengutamakan penanganan Covid-19 daripada Diskusikan penyelesaian masalah Covid-19. RUU untuk menciptakan lapangan kerja dalam situasi yang tidak stabil saat ini. “Pemerintah harus menghadiri pertemuan dan selalu menyerap keinginan masyarakat dan pelayanan terbaik, daripada membiarkan dia dirawat selama pandemi Covid-19. Tugasnya lebih berat bagi masyarakat dunia, ”pungkas Syarief Hasan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi