Menu Tutup

Wakil Direktur MPR RI: Daya beli melemah dan ekonomi menyusut

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Syarief Hasan mendesak pemerintah untuk mempercepat dan memantau proses pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Faktanya, selama pandemi Covid-19, banyak orang kehilangan pekerjaan dan merasakan dampak penurunan ekonomi yang tajam.

Setahu kami, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebutkan jumlah pengangguran meningkat 3,05 juta hingga 9,2% sesuai data Bappenas saat pandemi Covid-19. Bahkan, survei yang dilakukan LIPI dengan FEB UI pada 5 Februari (Mei 2020) memperkirakan sebanyak 25 juta pekerja menghadapi ancaman pengangguran saat pandemi Covid-19. Basis, tetapi juga akan membantu memperkuat ekonomi Indonesia. Pasalnya, bantuan sosial dalam bentuk uang tunai dapat mendorong masyarakat untuk menjaga daya beli mereka saat pandemi Covid-19.

“Jika penyaluran bansos lambat, maka daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pasti akan melemah. Syarief Hasan mengatakan:“ Hal ini tentunya tidak hanya berdampak pada masyarakat kecil, tetapi juga merusak perekonomian Indonesia, karena arus uang dan barang akan meningkat. Semakin sedikit yang datang. Padahal, pemerintah telah mengalokasikan APBN Rs 203,9 triliun untuk perlindungan Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Jabodetabek dan program bantuan sosial non-Jabodetabek, bantuan logistik, bantuan tunai langsung hingga dana besar, kepada yang dianggap bermasalah. People, yaitu kartu sebelum bekerja.

Namun, hingga Juli 2020, anggaran yang sangat besar ini terealisasi sebesar 34,04%. Faktanya, Covid-19 menghancurkan kehidupan dan sistem ekonomi selama hampir lima bulan .— – << Lambatnya pencapaian dan penyaluran bansos kepada masyarakat menunjukkan bahwa tujuan pemerintah dalam merespon dampak sosio-ekonomi pandemi Covid kurang cepat dan akurat. Misalnya, penyaluran bansos ke atau melalui kelompok perusahaan, rencana kerja yang jelas bahkan Kemungkinan adanya tindak pidana korupsi-ia juga mencontohkan bahwa pemerintah tidak selalu menggunakan data yang tumpang tindih karena distribusi yang lambat.Menurutnya, pemerintah memiliki berbagai sumber daya dan lembaga untuk melakukan sentralisasi data agar tidak terjadi duplikasi .-- - “Pemerintah harus menggunakan database agar tidak terjadi tumpang tindih di lapangan,” imbuhnya, agar pemerintah bisa melaksanakan reformasi birokrasi, seperti misi Presiden Yokowi dalam penyaluran bansos.

“Harus Percepat penyaluran bansos, dan bagian administrasi tidak boleh terlalu lama. “Bantuan harus sampai ke Syarief Hasan, menyimpulkan:” Masyarakat cepat tanpa sebab, termasuk alasan yang belum terbukti. Jangan membantu orang setelah populasinya memburuk. Covid-19 parah atau sudah mati. “

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi