Menu Tutup

Kekayaan bersih tinggi: Kementerian Agama harus bekerja untuk membuat masjid dan tempat ibadah lebih fleksibel

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengkritik Kementerian Agama karena ambiguitasnya dalam melaksanakan keputusan Kementerian Agama untuk melangsungkan Panitia DPRRI ke-8 tentang Relaksasi Masjid dan Tempat Ibadah. sikap. -Hidayat, juga Anggota Komite Kedelapan DPR-RI. Pada rapat kerja Komite Kedelapan (11/5), Kementerian Agama sepakat untuk mempertimbangkan kelonggaran kebijakan di tempat ibadah, terutama di daerah yang tidak masuk zona merah. . Saat berada di zona merah, pihaknya juga sepakat untuk menjaga kepatuhan secara ketat dan penuh terhadap aturan yang mengatur tentang Covid-19. Umat ​​harus memiliki keadilan. Jika pemerintah memutuskan untuk melonggarkan regulasi PSBB, bahkan termasuk pengaturan transportasi dan pemulangan, bahkan di Bandara Soetta, wajar saja jika tidak lagi ramai setelah memperhitungkan opsi pengobatan Covid-19. Umat ​​Islam yang tidak berada di zona merah bisa bersantai sehingga bisa shalat di masjid dan menghidupkan Siev di masjid dengan mengumandangkan Tadarrus, termasuk Idul Fitri. Hidayat dalam keterangan tertulisnya di Jakarta (16/5) mengatakan, khusus bagi masyarakat di kawasan hijau, meski masih menerapkan aturan dasar yang mengatur Covid-19. Pneumonia koroner baru. Misalnya, jumlah jemaah belum bertambah, tetapi jarak sebenarnya masih ada. Ia mencontohkan akidah Kode Ibadat di era Covid-19 yang diterbitkan Fatwa MUI, yang menyebutkan bahwa jika kondisi penyebaran Covid-19 di daerah tidak terkontrol, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan ibadah dengan jumlah orang yang banyak. –Namun, MUI juga mewajibkan sholat Jumat di wilayah yang mengendalikan Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa menurut peraturan fatwa MUI, pembatasan kegiatan keagamaan di tempat ibadah sangat bergantung pada kondisi daerah. Hidayat prihatin karena pengetahuannya tentang Fatwa MUI tidak lengkap. Oleh karena itu, di banyak tempat bahkan tidak di zona merah, masjid-masjid ditutup, bahkan ada yang terkunci. Gereja juga secara tegas melarang sholat Jumat, sholat tarawih dan kegiatan lainnya, sehingga menimbulkan kemeriahan dan perselisihan di akar rumput umat. Didesain untuk menghadirkan keadilan dan perdamaian bagi masyarakat. Sekaligus, menghilangkan stigma, seolah-olah Covid-19 adalah konspirasi terhadap umat Islam pada khususnya. Karena membiarkan hal tersebut justru akan menimbulkan masalah dan menimbulkan tekanan yang dapat melemahkan imunitas, sehingga membuat orang menjadi rentan terhadap Covid-19.

Rapat Komite Kedelapan sepakat bahwa pelonggaran pembatasan tempat ibadat di kawasan hijau juga akan diterapkan pada tempat ibadah di agama lain, sehingga terjalin keadilan dan perdamaian di antara pemeluk agama lain.

“Jangan sampai ummat ikut kebijakan relaksasi berbagai kegiatan dan tempat, tapi ummat tetap saja dilarang, katanya. Ia sepakat mempertimbangkan untuk bersantai tempat ibadah terutama di kawasan hijau, karena PSBB juga sudah menerapkan penundaan, moda transportasi ini Anehnya, Dirjen Islam dan Pembinaan Kamrudin Amin justru “dibatalkan” pada 13 Mei lalu. Usulan pengangkatan Menteri Agama juga sudah disetujui Wakil Menteri Agama sebagai Wakil Ketua MUI. Padahal, begitulah Keputusan Komite VIII DPR RI. Di zona hijau, sambil mematuhi rencana pengobatan Covid-19, “mengakhiri perlakuan individu berpenghasilan tinggi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi