Menu Tutup

Wakil presiden keenam Indonesia, Try Sutrisno (Try Sutrisno) bertemu dengan pimpinan Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia dan menyerukan agar pro dan kontra RUU HIP dihentikan.

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, mengungkapkan Wakil Presiden keenam TNI (purnawirawan) Try Sutrisno, Tentara Veteran Republik Indonesia (LVRI), dan purnawirawan TNI Angkatan Darat ( PPAD) turut andil dalam hal ini, Undang-Undang Kebijakan Ideologi Pancasila (HIP) dicabut seluruhnya dari muatan hukumnya dan diganti dengan Undang-Undang Pengembangan Ideologi Pancasila (PIP). -Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan pembentukan norma hukum, sehingga statusnya tidak dibatasi oleh norma hukum seperti undang-undang. Atas dasar itu, pengawasan hukum terhadap pemikiran kepemimpinan Pancasra dianggap tidak tepat.

Bacaan: Bagaimana peraturan kesehatan sekolah saat kawasan hijau aktif kembali?

“Kami sepakat untuk menghentikan perdebatan atau pro dan kontra RUU HIP. Jangan sampai terprovokasi oleh isu yang mengarah pada perpecahan. Sebagai ‘bapak bangsa’, Pak Try Sutrisno dan para pejabat senior pensiunan juga mengatakan Undang-undang HIP harus dihapus dari muatan hukumnya, karena yang sangat dibutuhkan adalah hukum ideologi pancasila, bukan pancasila sebagai ideologi, falsafah dan landasan bangsa.Perkembangan ideologi pancasila selesai dan untuk seluruh bangsa. Diterima oleh semua golongan, oleh karena itu perlu dilakukan penguatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar tidak bergantung atau tidak terkesan milik suatu rezim, hanya mengandalkan pemerintah. ”Bamsoet menghindari Wakil Ketua ke-6 Republik Indonesia Jenderal TNI. (Purn.) Try Sutrisno, seusai menjabat di MPR RI, mengatakan: Jakarta, Kamis (2/7/20).

Hadir pula dalam rapat tersebut Wakil Presiden Kejaksaan Rakyat. RI meliputi Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono, yang meliputi Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Syarief Hasan, Arsul Sani, Fadel Muhammad dan Hidayat Nur Wahid. Ketua LVRI TNI (Bonn) Saiful Sulun dan Ketua PPAD Letnan (Bonn) Kiki Syahnarki juga hadir dalam pertemuan tersebut. Muatan serupa adalah isi UU HIP dan judul UU perlu diubah, karena sudah jauh melebihi persyaratan hukum negara Indonesia. Namun semangat penguatan BPIP dalam legislasi tidak bisa dihilangkan. Pro dan kontra UU HIP menunjukkan bahwa masyarakat sangat peduli terhadap Pancasila, dan berarti Pancasila adalah milik seluruh bagian negara, bukan perseorangan atau golongan tertentu. Dan kapitalisme yang menyerang dan menghancurkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jangan sampai hal yang sama menyerang Pancasila dan mereduksi Pancasila dari ideologi nasional menjadi standar hukum bersama. -Selain itu, Bamsoet yang juga mantan Ketua MPR ini mengungkapkan kekagumannya terhadap sosok Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno yang masih mengkhawatirkan kondisi Indonesia di usia pensiun. Meskipun dia bisa saja mundur dari kebisingan dan memilih menghabiskan waktu bersama cucu dan keluarganya. Namun, semangat kesatria tidak melemahkan motivasinya untuk ikut serta dalam perjalanan nasional.

“Terima kasih atas kontribusi Pak Try Sutrisno, Pak Saiful Sulun dan Pak Kiki Syahnarki, serta para pejuang senior lainnya yang menyampaikan bahwa arah kedepan negara bisa dipertahankan. Garis ini tidak menyimpang dari semangat deklarasi. Kepada negara Generasi muda dan ketidakkonsistenan serta ketidakjelasan pemahaman antara pragmatisme dan oportunisme penyelenggara negara. Tunduk pada hukum, semua aspek bangsa muncul dari hal tersebut.Oleh karena itu, setiap anak di setiap negara harus mendapat manfaat sejak awal. Model pembinaan yang komprehensif.Memperoleh pendidikan tingkat tinggi dan pembinaan di luar lembaga pendidikan formal – Mekanisme pencabutan, pembatalan atau modifikasi judul dan isi UU HIBamso menambahkan P menjadi UU PIP, dan semua orang meninggal di DPR RI yang merupakan lembaga nasional yang bertindak sebagai legislator bersama pemerintah. Pertama, karena memang sudah di tangan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengubah seluruh substansi dalam UU HIP yang terdiri dari 10 pasal dan 60 pasal, dengan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) baru, termasuk judulnya. Kemudian berdiskusi dengan DPR. Misalnya, karena hanya menyangkut teknis pelaksanaan Pancasila dan penguatan payung hukum BPIP, pasal 6 atau 7 dengan 15 sampai 17 pasal sudah cukup, ”kata Bamsoet. RUU HIP yang digagas DPR dicabut lalu dikembalikan ke prakarsa DPR yang baru. , Menjadi RUU PIP (Pengembangan Ideologi Pancasila) setelah direvisi secara komprehensif. Suatu negara harus melaksanakannya secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila harus mengedepankan segala kebijakan negara, termasuk keteguhan kita.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi