Menu Close

Perhatikan dan tetap waspada agar RI tidak lagi menjadi pusat Covid-19

TRIBUNNEWS.COM-Guna memutus rantai penularan Covid-19, Indonesia harus tetap optimis karena tingginya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Andai saja konsistensi kepedulian ini dijaga, maka kekhawatiran Indonesia menjadi pusat pandemi Covid-19 tidak akan terwujud.

Diantara penonton luar angkasa, terutama di Jakarta dan Bodhtabek, masyarakat telah melakukan aktivitas komunitas skala ekstrim (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan banyak kota besar lainnya di tanah air juga harus Dijelaskan bahwa jutaan orang peduli dan berpartisipasi dalam upaya bersama memutus rantai. Penularan covid19. Komunitas pekerja dan anak-anak belajar dan bekerja di rumah. Pedagang kaki lima dan warung makan biasanya marak dari malam hingga malam, dan kini singgah untuk sementara. Jalan di banyak kota besar kosong. Tren ini patut mendorong masyarakat untuk optimis terhadap keinginan bersama untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Isu mudik sempat menyedot perhatian masyarakat karena pandemi Covid-19 diperkirakan tidak akan berakhir saat Ramadhan menjelang Idul Fitri. Liburan tahun ini. Namun, kekhawatiran ini mungkin tidak dilebih-lebihkan. Padahal, hasil survei Balitbanghub Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan tren relaksasi. Survei online terhadap 42.890 responden itu dirilis Minggu (12/4). Akibatnya, 56% responden memutuskan untuk tidak pulang selama pandemi Covid-19. Sulit dipercaya karena pemerintah tidak melarang mudik. Pemerintah hanya menyarankan masyarakat untuk tidak pulang. Pada saat yang sama, 37% responden mengatakan bahwa mereka belum kembali ke rumah mereka, atau tidak yakin apakah mereka akan kembali ke rumah masing-masing. Sedikitnya 7% responden mengaku telah kembali ke kampung halaman.

Jawaban dan keputusan 56% responden sekali lagi mencerminkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam menghindari dan mencegah penyebaran Covid-19. Selain itu, keputusan responden setidaknya dapat mendorong upaya pencegahan penyebaran di banyak pemerintah daerah. Seperti kita ketahui bersama, para kepala suku di beberapa daerah mengkhawatirkan kemungkinan kembali ke kampung halamannya dari Jakarta dan Bodetabek.

Sikap dan pilihan 56% pendatang juga merupakan respon dari bantuan kepala desa. Pusat Data dan Informasi Kementerian Pedesaan, PDT dan Badan Litbang Imigrasi, Badan Diklat dan Informasi (Balilatfo) mensurvei 3.931 kepala desa di 31 provinsi. Hasilnya memang ambisius dan menunjukkan kepedulian dan kehati-hatian para kepala desa. Memang, sebanyak 89,75% kepala desa menyatakan tidak setuju apakah warga perkotaan yang tinggal di kota akan pulang sebelum Idul Fitri tahun 2020 saat pandemi Covid-19. Artinya, jika perantau menyayangi seluruh kerabat dan teman yang ada di desa, tidak hanya harus mendengarkan imbauan kepala desa, tetapi juga harus memperhatikan imbauan kepala desa. Masyarakat dan kesadarannya akan perlunya bekerja sama untuk memutus rantai penularan Covid-19. Penduduk perkotaan dan pedesaan juga khawatir dan waspada. Memang, dalam banyak kasus, warga terbukti tidak terlalu mengkhawatirkan tujuan social distancing. Namun, temuan ini beralasan. Hasil kedua survei tersebut cukup menunjukkan sikap dan sikap masyarakat terhadap urgensi upaya bersama menghentikan penyebaran Covid-19.

Di Jakarta dan Bodetabek sendiri, potensinya meningkat pasca diberlakukannya pembatasan sosial skala besar (PSBB), penyebarannya diperkirakan akan menurun. Jakarta dan sekitarnya memang menjadi tempat yang membutuhkan perhatian khusus, karena merupakan episentrum pandemi Covid-19. Meski PSBB sudah terbentuk, namun perhatian dan kewaspadaan warga ibu kota harus terus ditingkatkan. Sayangnya, meski sebagian besar Jakarta secara konsisten memberlakukan pembatasan sosial, banyak tempat umum yang masih terlihat di antara keramaian. Pemprov DKI memastikan masih ada warga yang harus keluar rumah untuk bekerja di kantor. Kegiatan ini mengakibatkan banyak berkumpulnya penumpang di stasiun kereta api listrik (KRL).

Dalam konteks penerapan PSBB, hal ini tidak masuk akal. Karena risikonya begitu besar, Pemprov DKI perlu menangani masalah ini lebih parah. Dan, sampai tengahHingga April 2020, dari 267 kelurahan di Jakarta, 233 kelurahan telah mendeteksi positif Covid-19 kasus. Apalagi, Jakarta tidak bisa menghentikan peningkatan jumlah pasien positif Covid-19.

Rekomendasi WHO

Kedatangan Presiden memperkuat PSBB sebagai sarana pencegahan penyebaran Covid-19. Keputusan Nomor 12 Tahun 2020, tentang Identifikasi Bencana Noram Penyakit Virus Corona 2019 sebagai Bencana Nasional (Covid19). Saya yakin tekad ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang semua aspek masyarakat di perkotaan dan pedesaan. Karena penyebaran Covid-19 lebih bergantung pada aktivitas orang yang terinfeksi, masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk menjaga batasan sosial yang konsisten. Hanya dengan cara inilah pemerintah dan masyarakat dapat mencegah negara tersebut menjadi pusat pandemi Covid-19. Ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat pekerjaan agar tidak menyebar di semua wilayah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi