Menu Close

Kejaksaan Menerima WTP Jasilul Fawaid: Kasus Jiwasraya dan Djoko Tjandra Selesai

TRIBUNNEWS.COM-Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berwenang mengaudit laporan keuangan Kejaksaan Agung. Surat perintah penangkapan itu sebenarnya dijalankan oleh BPK. BPK akan menjalankan fungsi, tanggung jawab dan tanggung jawab yang diatur dalam konstitusi dalam waktu 100 hari untuk memastikan pengelolaan keuangan nasional selama penuntutan. Keberadaan undang-undang ini didukung penuh oleh Jaksa Agung Buhanuddin (St Burhanuddin).

Bhakti Adhyaksa bertempat di Aula Sasana Pradana Kyakon Jakarta Selatan pada Rabu, 22 Juli 2020 Dalam acara peringatan hari tersebut, Buhanuddin menyampaikan bahwa dukungan penuh kami berikan dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas keuangan di setiap instansi pemerintah. Dalam penyidikan yang dilakukan, Kejaksaan Agung melakukan penilaian ketidaksesuaian (WTP) berdasarkan hasil audit pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban BPK untuk digunakan oleh Kejaksaan Agung. Situasi keuangan Republik Indonesia tahun 2019. Kepatuhan terhadap setiap regulasi, serta “upaya yang berkesinambungan dan terus tertib, komitmen yang bertanggung jawab menjaga dan menunjukkan hasil komitmen terhadap kualitas pengelolaan keuangan,” ujarnya. MPR Jazilul Fawaid. “Terima kasih atas prestasi Kejaksaan Agung,” kata politikus PKB Jakarta pada 27 Juli 2020. Sebagai anggota Komite III DPR, dia mengatakan Kejaksaan Agung adalah rekanan. Untuk itu, ia kembali mengucapkan terima kasih atas gelar WTP-nya.

Pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ini mengatakan, realisasi WTP merupakan langkah yang cukup baik bagi Menteri Kehakiman. Dalam hal transparansi anggaran, status kantor tersebut harus dijaga agar bisa dipertahankan hingga tahun depan. “Kami berterima kasih atas kebijakan Kejaksaan Agung menggunakan teknologi dengan berbagai aplikasi yang memudahkan pelayanan dan pengawasan.” Gus Jazil. -Koordinator Nasional Nusantara Mengaji berharap Kejaksaan Agung semakin transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Tak hanya itu, Gus Jazil juga mendorong Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang masih menjadi PR.

“Tentunya WTP juga dilanjutkan dengan menyelesaikan beberapa kasus yang ditangani, seperti Jiwasraya, Djoko Tjandra dan penekanannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi