Menu Tutup

Jokowi menganugerahi Ahmad Basarah bintang emas untuk jasanya

TRIBUNNEWS.COM-Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menganugerahi Ahmad Basarah, Wakil Ketua Musyawarah Rakyat, dan beberapa tokoh nasional lainnya dengan “Star of Service Award”. Termasuk MPR Bambang Susayo dan Wakil Presiden MPR Ahmad Muzani. Istana Nasional Jakarta, Kamis (13/8/2020).

Kehormatan ini diberikan melalui Keputusan Presiden Nomor 52 / TK / Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020, tentang pemberian jasa bintang kehormatan. –“Seperti namanya, menurut saya tanda kehormatan berupa bintang jasa ini bukan hanya kehormatan bagi diri saya sendiri, tapi juga kehormatan kepada MPR dan PDI Perjuangan yang saya perjuangkan. Untuk ini, saya ingin berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan semua orang yang menganggap saya layak atas hadiah yang indah ini.

Saya secara khusus ingin berterima kasih kepada Ibu Hajjah Megawati Soekarnoputri, Presiden PDI Perjuangan, yang telah memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang besar kepada saya dalam berkarya untuk negara dan negara, ” kata Ahmad Basarah dalam Ucap Istana Parlemen setelah menerima penghargaan kehormatan.

Saat ditanya tanggapannya tentang pemberian ahli administrasi negara Ahmad Basarah kepada Bayu Dwi Anggono ) Menyatakan bahwa orang tertentu yang telah memperoleh merek jasa terikat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 yang menyangkut kepemilikan, merek jasa dan kehormatan. Pasal 1, Pasal 9 Undang-undang menetapkan bahwa pengangkatan dilakukan berdasarkan pertimbangan dan penilaian dewan tertentu yang ditunjuk oleh presiden, dan kemudian berdasarkan pendapat dewan, presiden menetapkan bahwa orang-orang tertentu dianugerahi gelar nasional, kehormatan dan Tanda kehormatan. “ Dalam undang-undang ini, secara khusus, Pasal 28 (3) disebutkan bahwa ada ketentuan khusus untuk syarat pemberian kepemilikan, jasa dan kehormatan, yaitu penerima jasa berbintang adalah orang-orang yang dianggap sangat penting. Kontribusi pada bidang atau acara tertentu. Hal-hal tertentu yang baik untuk keamanan, kesejahteraan dan kebesaran negara dan negara, pengabdian dan pengorbanannya di bidang sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan banyak hal yang baik untuk negara dan negara dan / atau barang-barangnya melayani dan mengabdi di negara Tingkat pertama dikenal luas. Saya yakin Mas Ahmad Basarah memenuhi semua syarat tersebut, ” jelas Guru Besar Universitas Jember Jawa Timur ini.

Menurut Direktur Eksekutif Institut Publik Indonesia (IPI), Karyono Wibowo Ahmad Basarah berhasil meraih gelar PhD pada Desember 2016 Pada bulan Desember, Universitas Diponegoro Semarang mendapatkan gelar PhD di bidang Hukum Tata Negara, yang membuktikan keseriusannya dalam mendalami Pancasila. Guna memperoleh gelar bergengsi tersebut, Basarah mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebuah pasal bertajuk “Eksistensi Pancasila Sebagai Patokan Penilaian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Dari Filosofi Hukum dan Negara Penelitian dari perspektif administrasi “. — ” Dalam tesisnya, guru besar dari lima perguruan tinggi menguji tesis tersebut. Dua diantaranya dikenal sebagai mantan hakim agung MK, dan dijabat oleh Dr. Mahfud dan Profesor Arief Hidayat. , Basarah mengusut sejarah, falsafah dan status hukum Pancasila, sebagai sumber dari seluruh hukum nasional dan tolak ukur untuk mengadili undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK). Carino berkata: “Ini memang kebaruan yang luar biasa. -Untuk memantapkan jalan ideologisnya, Ahmad Basarah juga menerbitkan buku berjudul“ Bung Kano Karno), Islam dan Pancasila, demikian esensi karyanya dalam disertasi doktoralnya, di satu sisi merupakan jembatan ideologis antara Islam dan nasionalisme, dan di sisi lain adalah hubungan antara kelompok Islam dengan organisasi nasionalis. Jembatan antar pemikiran.

Sebelum terjun ke arena politik yang sebenarnya, Ahmad Basarah kelahiran Jakarta 16 Juni 1968 atau biasa disapa Baskara ini berlatar belakang politik. Aktivis mahasiswa tahun 1996 sampai 1999, saat menjabat Sekjen Presidium GMNI, almarhum Polri putra Soeryanto aktif melakukan reformasi untuk menggulingkan rezim orde baru. Pengalaman berorganisasi di Diponne karena mengikuti pelatihan formal Fakultas Hukum Universitas Kolombia dikonsolidasikan dengan memperoleh gelar doktor, yang membantu meningkatkan keterampilan politik Basala.ah menjabat sebagai pelatih pembentukan Organisasi Islam PDI Perjuangan dan menjadi sekretaris Panitia Pertimbangan PP Baitul Islamicin Indonesia sejak 2007. Masuk lingkaran Presiden PDI-P Megawati Soekarnoputri, karier politiknya terus berkembang pesat. Basarah telah mendapat kepercayaan dari partainya sendiri dan bisa menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P DPP untuk periode 2010-2015 dan 2015-2019. Pada Konferensi V PDI Perjuangan di Bali, Megawati memilih Basarah sebagai Ketua Umum PDP PDI Perjuangan 2019-2024.

Sebagai salah satu ahli Pancasila, Basarah juga mengasah pemikiran akademisnya dengan mengajar di sekolah pascasarjana. Mata kuliah dari beberapa universitas diantaranya Unisma, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Jember, dll.

Ia sering menjadi ahli dan berpartisipasi dalam diskusi dan seminar yang diselenggarakan oleh BPIP. Melalui platform BPIP, Basarah juga menekankan pentingnya rooting Pancasila dan ditransformasikan menjadi ideologi yang dapat beroperasi di negaranya sendiri. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi