Menu Close

Koordinasi yang baik diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian dampak pandemi Covid-19

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Presiden MPR Lestari Moerdijat meminta pemerintah untuk meningkatkan koordinasi di antara berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk menghilangkan hambatan birokrasi dalam setiap kebijakan. Dalam penanganan pandemi Covid-19 di negara tersebut, hambatan koordinasi menjadi semakin terlihat. -Saya pikir koordinasi adalah tautan lemah birokrasi kita. Leistari dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai “Ryri” dalam pernyataan hari Senin. Dia berkata: “Upaya untuk memperbaiki situasi ini harus dimulai dengan kepemimpinan nasional, dan kementerian dan lembaga yang terkoordinasi harus dilaksanakan secara efektif.” 11 / 5) .

Menurut Rerie, sejak Orde Baru, masalah koordinasi di birokrasi menarik perhatian. Saat itu, empat konsep dalam birokrasi dapat diterapkan, yaitu koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simulasi. Namun hingga orde baru bubar, konsep ini belum terlaksana. Dia menjelaskan, selama ini koordinasi masih menjadi masalah jangka panjang dalam birokrasi kita.

Menurut Rerie, koordinasi yang baik dalam birokrasi kita sangat diperlukan. Selain itu, imbuhnya, akibat pandemi Covid-19, kondisi yang dihadapi Indonesia dan seluruh dunia penuh ketidakpastian tahun ini dan beberapa tahun mendatang. Ia menjelaskan, terdapat koordinasi yang kuat di dalam birokrasi untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

Rerie menambahkan, pada awal merebaknya Covid-19 di Indonesia, pemerintah tergagap, ini adalah pelajaran umum untuk segera diperbaiki. Untuk setiap birokrasi pemerintahan. -Menurut anggota parlemen Partai NasDem, dengan dampak pandemi Covid-19 yang masih belum pasti, pemerintah dan masyarakat tidak sempat memperdebatkan arti sebuah kata. Oleh karena itu, Ryrie menekankan bahwa tidak ada pemimpin yang akan membuat pernyataan penjelas ganda dan menyebabkan keributan.

“Dampak pandemi Covid-19 beraneka ragam mulai dari ekonomi, sosial, bahkan budaya. Oleh karena itu, perlu penanganan yang memadai dan harus segera dilakukan. Bahkan, kami dengan kasar mengoreksi pernyataan penanggung jawab. , “Penjelasan Rerie.

Terkait penanganan wabah Covid-19, Rerie mengimbau pemerintah segera melakukan tes skala besar dalam jumlah yang memadai untuk mengendalikan wabah Covid-19 secara lebih efektif. Diakui Presiden Joko Widodo, dalam rapat terbatas yang disiarkan langsung di Sekretariat YouTube, Senin (11/5), laboratorium medis Indonesia melakukan uji skala besar terhadap sampel PCR hingga 4.000 hingga 5.000 per hari. Sampel. Angka ini jauh dari sasaran. Jika ada 10.000 sampel per hari.

Sementara itu, Worldometer mencontohkan, hingga Senin (11/5), test rate berdasarkan jumlah tes per sejuta orang Indonesia adalah 579. Angka ini masih lebih rendah dari angka implementasi di Namibia. 607 tes per juta orang.

Di Asia, angka tes di Indonesia masih jauh lebih rendah dari India yang mampu melakukan 1.213 tes per satu juta penduduk. Bahkan di Asia Tenggara, tingkat tes di Filipina jauh lebih baik, dengan 1.489 tes per satu juta orang – menurut Jokowi, penyebab buruknya kinerja tes tersebut adalah karena fungsi laboratorium pemerintah yang tidak memadai. Dari 104 jaringan laboratorium rujukan, hanya 53 laboratorium yang beroperasi dalam kondisi terbaik. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya tenaga laboratorium.

Rerie yakin bahwa keterbatasan ini harus segera diatasi dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan banyak organisasi dengan personel laboratorium agar dapat membantu mereka menguji sampel di laboratorium. Pengujian Covid-19 skala besar. – “Tentunya harus dilakukan penyesuaian agar staf di laboratorium pembantu dapat mengolah sampel dalam pengujian skala besar. Untuk melakukan hal tersebut diperlukan koordinasi yang baik,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi