Menu Tutup

Indonesia tidak memiliki ruang untuk berkembangnya rasisme.

TRIBUNNEWS.COM-Lestari Moerdijat, Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, menegaskan bahwa pembangunan bangsa dan negara Indonesia bergantung pada empat kesepakatan etnis yang dicapai para pendiri negara (Pancasra, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika). Oleh karena itu, Indonesia tidak memiliki ruang untuk berkembangnya rasisme. Leistari mengatakan: “Saya tidak setuju bahwa masalah di Papua terkait dengan rasisme. Saya kira pandangan ini tidak sepadan.” Leistari biasa dipanggil Leary dalam pernyataannya, Minggu. (7/6) .

Pidato Rerie, beberapa orasi di media sosial, menyamakan isu rasisme di Amerika Serikat dengan rasisme akibat tewasnya polisi George Floyd (George Floyd) Masalahnya sama dengan masalah yang dihadapi. Banyak orang Papua di Indonesia. -Menurut Rerie, Indonesia belum pernah melihat kehidupan berbangsa dan bernegara baik dari segi ras, suku dan agama.

Rili memahami dan tidak memungkiri bahwa berbagai masalah sedang terjadi di Papua. Namun, menurutnya, hal tersebut lebih karena tata kelola pemerintahan yang baik belum diterapkan di berbagai departemen termasuk manajemen pemerintahan.

Reilly meyakini, jika anak etnis masih memiliki perbedaan pendapat tentang pembangunan Papua, maka harus dicari jalan keluarnya melalui dialog yang membangun. Sebuah kerangka kerja untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rerie menjelaskan, untuk Provinsi Papua yang memiliki otonomi khusus, Provinsi Papua mendapatkan dana alokasi khusus setiap tahun yang akan terus meningkat sebesar Rp 12,3 miliar (2018) dan Rp 12,66 miliar. (2019) dan Rp 13,54 (2020). Penduduk Aceh, provinsi paling barat Indonesia, juga menikmati otonomi khusus yang sama dari pemerintah pusat. Melalui berbagai program beasiswa, lakukan penelitian seluas-luasnya. Misalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) membuka program beasiswa bagi anak-anak adat dari Indonesia bagian timur dari provinsi tersebut. Dari Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Rerie menjelaskan, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Papua bahkan mendapat tambahan infrastruktur berupa jalan tol dan pemungutan harga bahan bakar minyak (BBM). Harga bahan bakar di Papua sama dengan harga bahan bakar di Jawa, Sumatera dan daerah lain di Indonesia.

“Oleh karena itu rasisme tidak memiliki ruang untuk menjadi akar permasalahan. Munculnya kebijakan negara,” jelas Rerie.

Keempat negara mencapai kesepakatan bahwa Pancasila adalah ideologi nasional dan UUD 1945 adalah konstitusi nasional. NKRI adalah nilai yang harus dijaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah mata uang negara, dan Rerie menjelaskan untuk mempersatukan bangsa tanpa membedakan ras, agama atau bahkan perbedaan suku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi