Menu Tutup

Gus Jazil: Masih perlu mengamati dan memperkuat nasib buruh migran seutuhnya

Humas Setjen MPR TRIBUNNEWS.COM-MPR bekerja sama dengan Panitia Koordinasi Jurnalis DPR menggelar “Diskusi Empat Pilar”. Pada 10 Juli 2020, bertempat di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks MPR / DPR RI, Senayan, Jakarta berlangsung diskusi dengan topik “ Melindungi dan Meningkatkan Pensiunan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ” dengan Jazilul Fawaid, Wakil Presiden MPR Anggota Fraksi MPR PDIP Rahmad Handoyo dan Ketua BP2MI Benny Ramdhani.

Dalam diskusi yang dihadiri puluhan jurnalis tersebut, pernyataan lisan Jazilul Fawaid adalah Gus Jazil. Dalam sambutannya dikatakan bahwa diskusi ini sangat penting, “karena menyangkut masalah kemanusiaan.” Tentang ini Mengenai hal tersebut, Kabupaten Grisik Pulau Bawang, Jawa Timur mengutip ucapan Presiden Sukarno: “Kami bukan negara kuli, bukan negara rakyat.” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi manusia. Ia mengatakan: “Ini menunjukkan bahwa bekerja adalah hak asasi manusia.” A .

Seperti yang dikatakan Jazilul Fawaid, dapat dikatakan apakah suatu negara maju atau tidak, yang dapat diukur dari jumlah pengangguran.

“Jika suatu negara memiliki angka pengangguran yang tinggi, maka dikatakan belum berkembang.

Seperti kita ketahui bersama, banyak orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Karena lapangan kerja keluarga terbatas, inilah yang disebut Itu pilihannya. Orang Indonesia baru pertama kali bekerja di luar negeri, dan kebanyakan perempuan.

“Jadi istilah pertama yang muncul untuk orang Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah TKW (pekerja),” kata Gus Jazil. Itu istilah TKI, lalu PMI.

Kehadiran mereka di luar negeri, di mana TKI mengirim uang ke kampung halamannya di Indonesia, menjadikan mereka pahlawan mata uang. Jadi ini menjadi masalah bagi Gus Jazil jika mereka kembali Mau ke Indonesia, ada apa? Ia berharap para TKI yang pulang ke negara asalnya terus mengingat penderitaannya, karena penderitaan setelah bekerja di luar negeri belum tentu seperti yang dibayangkan-sukses orang.Misalnya, ia kerap menemukan TKW di industri. Bekerja di luar negeri. Pembantu rumah tangga bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ketika mereka kembali bekerja di negara asalnya, nasib mereka tetap sama, tidak seperti pembantu rumah tangga. -Dia berharap nasib mantan pekerja migran juga dapat dipertimbangkan. Dorong mereka untuk mendapatkan pelatihan vokasi agar dapat Saat mereka kembali bekerja di negara asalnya, kehidupan mereka akan lebih baik. Di sana ia menanyakan apakah ada anggaran untuk memberikan pelatihan dan perhatian kepada TKI yang kembali ke negara asalnya. – Dalam diskusi tersebut, Benny Ramdani Ramdhani mengungkapkan kendala yang dihadapi pihaknya dalam menjamin perlindungan TKI. Kendala yang dihadapi adalah minimnya anggaran BP2MI. Kendala kedua adalah perbedaan jumlah TKI. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan memiliki data yang beragam. Bank Dunia juga memiliki data jumlah tenaga kerja Indonesia di 152 negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi