Menu Close

Bamsuet menyampaikan apresiasi atas penundaan UU Kepemimpinan Ideologi Pancasila

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, berterima kasih dan mendukung keputusan pemerintah untuk menunda pembahasan Undang-Undang Kebijakan Ideologi Pancasila (HIP) dalam rangka mereduksi sosial. Jenis pro dan kontra. Selain itu, suasana misterius bangsa Indonesia saat ini terfokus pada pemberantasan pandemi Covid-19, dan seluruh konsentrasi pemerintah serta berbagai komponen bangsa juga harus terkonsentrasi di sini.

“Agar tidak menimbulkan segala macam kecurigaan atau pandangan negatif di masyarakat, sebaiknya DPP dan pemerintah menyerapnya dengan lebih baik dengan mengunjungi berbagai ormas yang mewakili berbagai suara masyarakat, PBNU, Muhammadiyah dan ormas keagamaan lainnya. Keinginan masyarakat., PGI, Walubi, Matakin, KWI dan PHDI, serta ormas nasional seperti Pemuda Pancasila, FKPPI, serta tokoh dan cendekiawan, agar seluruh lapisan masyarakat dapat memahami urgensi UU HIP, “Bamsoet Rabu (20 /) 17/6) Dikatakan di Jakarta.

Mantan Juru Bicara MPR ini mengemukakan berbagai kritik dan opini terkait UU HIP beredar di masyarakat. Pemerintah DPR RI harus mampu menyerapnya secara arif melalui dialog terbuka sehingga bisa terbentuk saling pengertian. Misalnya, tidak bisa dikesampingkan bahwa Muhammadiyah dan organisasi lain yang terkait dengan UU HIP diduga mencederai Pancasila. Namun, harus disimak dan dipelajari lebih dalam.

“Pancasila yang menjadi dasar negara termasuk dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945. Dalam hal standar hukum, UUD NRI 1945 adalah norma dasar yang menjiwai seluruh isi UUD NRI, maka 1945 Bertahun-tahun telah menjadi sumber segala sumber hukum, sehingga pandangan bahwa ideologi Pancasila tidak dapat diekspresikan dalam undang-undang akan mereduksi Pancasila dan nilainya, sehingga dapat dimaklumi karena sudut pandang tersebut tidak mudah dibantah, dan langsung ditolak-sekalipun Diperlukan penelitian lebih lanjut, melibatkan berbagai pakar Konstitusi, jadi kami tidak akan menjelaskan Bamsoet: “Tindakan yang diambil salah. Ketua FKPPI Kemhan mengatakan, jika RUU ini selalu disertai dengan perubahan yang mendasar dan besar, maka Ketua MPR pun ikut mengawal.

“Saya dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ( Hal yang sama juga diungkapkan Prabowo Subianto saat Ketua MPR kita rapat di Kantor Kementerian Pertahanan pekan lalu. Jika ingin memperkuat posisi BPIP, itu bagus. Asalkan tidak merendahkan ideologi Pancasila, ”jelas Bamsoet. BPIP mengembangkan ideologi Pancasila. Ini bukan hukum ideologi pancasila saat ini. Sekarang kembali ke undang-undang tentang perkembangan ideologi Pancasila, tanpa Penjelasan lebih lanjut, ini sudah menjadi konsensus nasional dan konsensus pembangun bangsa, ”kata Bamsuet.

Wakil Presiden Depe Moda Pancasila juga, jika terkait peraturan perundang-undangan sudah dibahas dengan pemerintah maka pemerintah secara aktif merespon usulan pemerintah untuk memasukkan TAP MPRS No XXV / MPRS / 1966 dalam perkembangan ideologi Pancasila berikutnya. Menyusun opini RUU. Larangan Indonesia terhadap komunisme bersifat final, karena menurut TAP MPR No 1 tahun 2003, tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut TAP MPRS nomor XXV / MPRS / 1966. Pancasila mengabaikan larangan komunisme, yang bagi Bamsoet mungkin menyimpulkan bahwa masalah komunisme seharusnya sudah diselesaikan, dan tidak akan menjadi momok jika semua pihak mengikutinya. TAP MPR membentuk konsensus nasional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi