Menu Close

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Teladan belajar dari berbagai gerakan sosial rakyat

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Demokrasi Rakyat Indonesia, mengingatkan pemerintah akan pergerakan dua marinir Indonesia asal Maumere. Mereka semua dengan tulus menyumbangkan gaji dan THR untuk membantu masyarakat miskin di Maumere, Nusa Tenggara Timur, yang terdampak pandemi Covid-19.

Tak hanya di Mawmley, prajurit TNI di Kaltim juga menyumbangkan gaji untuk biaya pembuatan alat kebersihan melawan virus corona. Alat ini disediakan untuk orang yang berjualan di pasar tradisional. Ada pula prajurit TNI di Jawa Tengah yang bersiap membagikan sembako gratis dari gajinya kepada fakir miskin. – “Karena berbagai gerakan yang diciptakan oleh ketulusan rakyat, Partai Demokrat dan partai lain telah mendatangkan pemasukan sebesar 191 miliar rupee kepada rakyat. Mereka harus menjadi panutan kita dan menggunakan uang pribadi mereka untuk membantu rakyat. Dia menambahkan:” Tentang pemerintah? Gunakan uang ini. Yang menarik dari APBN yang sudah dianggarkan kembali mencapai 677,2 triliun rupee, tapi ini tidak maksimal, dan distribusinya tidak merata. ”

Wakil Ketua Musyawarah Rakyat mengusulkan agar pemerintah mengelola anggaran dan hal besar ini. Tunjukkan contoh dan transparansi dalam negeri.Beberapa catatan merah terkait kebijakan pemerintah. Pemerintah kembali menaikkan sumbangan BPJS yang dibatalkan MA.

Penjelasan lain, kenaikan harga BBM tetap berarti pemerintah menguntungkan rakyat karena Harga minyak mentah dunia sangat tinggi. Suasananya sedang rendah, sehingga banyak negara telah menurunkan harga bahan bakar sebanyak 50%.

Kebijakan listrik akan menurunkan biaya sebanyak 50%, tetapi distribusi ini tidak merata, bahkan termasuk kelompok lain di Tanpa sosialisasi, secara sepihak meningkat ke tingkat yang luar biasa 300% Karena Covid 19, dalam konteks ketidakpastian dan ekonomi massa yang menyusut, rencana tabungan perumahan rakyat (Tapera) 3% yang dipimpin pemerintah oleh masyarakat. Angka tersebut meningkat menjadi 70,1 triliun rupee.

Bantuan sosial yang tidak seimbang dan tujuan yang buruk bahkan telah memicu konflik baru di masyarakat, seiring dengan terputusnya distribusi pangan ke pedesaan, harga kebutuhan pokok di perkotaan juga mulai naik. Tarif pajak meningkat, dan utangnya melebihi 63.160 miliar rupee atau hampir 35% dari PDB. Di saat yang sama, pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam di tengah kesulitan sosial akibat pandemi Covid-19.

Wakil Presiden MPR RI mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan Indonesia 1945 Disahkan oleh UUD 1945 Pasal 33 tahun 1995. Semua kebijakan pemerintah harus dirumuskan hanya untuk kepentingan rakyat.

“Pemerintah perlu lebih peka, berhati-hati, dan memperhatikan memperbesar defisit APBN menjadi 6,34% atau 1039,2 triliun rupee. Apakah defisit besar ini ditujukan untuk membiayai perekonomian? “Kalau begitu, mengapa pemerintah masih memiliki hati rakyat? Bagaimana dengan sumber pendapatan utama? Karena masyarakat dari semua suku hidup, kualitas hidup menurun, bahkan menangisi kesulitan.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi