Menu Close

Hidayat Usul Agar MPR membentuk Pengadilan Kehormatan MPR RI

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (Hidayat Nur Wahid) mengusulkan agar MPR memperhatikan persyaratan etika dengan serius. Sesuai dengan peraturan TAP MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara, MPR serius dalam menjalankan regulasi etik.

Keseriusan MPR dalam menjalankan tata tertib kehidupan berbangsa dan etika bangsa dapat diwujudkan dengan membentuk Pengadilan Kehormatan Majelis Umum. “Ini merupakan respon khusus atas kesepakatan MPR dengan Komisi Yudisial (KY) dan Panitia Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Panitia Pemilu akan mengadakan Konvensi Nasional Kedua tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Berbangsa,” kata Hidayat dalam berita tertulis. Dikatakan dalam draf. , Kamis (13/8/2020).

Pada tahun 2001, MPR masih merupakan lembaga negara tertinggi, namun dilakukan TAP bidang bioetika nasional dan negara, yang menunjukkan bahwa MPR berkomitmen untuk menjaga etika, salah satunya adalah Mendirikan badan peninjau etika. Jika MPR segera membentuk Majelis Kehormatan Majelis, sudah seharusnya demikian, karena DPR memiliki Majelis Kehormatan Majelis, dan DPD memiliki Dewan Kehormatan dan B (DBD). Padahal, semua anggota MPR adalah anggota DPR atau DPD. Namun, ada berbagai kegiatan unik di MPR yang diikuti oleh anggota MPR, tetapi tidak di DPR atau DPD. -Misalnya kegiatan yang terkait dengan sosialisasi empat pilar MPR yaitu kegiatan di lembaga MPR dan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan hak MPR, serta kegiatan yang terkait dengan perubahan UUD MPR atau aturan MPR. Dengan dibentuknya Pengadilan Kehormatan, hal ini menunjukkan bahwa MPR telah menunjukkan komitmen yang lebih besar dari dirinya dalam melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan, mempertahankan kehormatan dan martabat MPR sebagai badan permusyawaratan rakyat, dan martabatnya – dengan tetap memperhatikan kode etik, Diharapkan dapat mendorong penyelenggara negara, termasuk MPR, lebih mampu melaksanakan tugas-tugas masyarakat. Selain meminimalisir kasus ilegal akibat pelanggaran moral. Saya berharap tidak ada lagi kasus pelanggaran etika dan tidak perlu diadili di pengadilan umum.

Proposal Wells Fargo untuk konferensi kehormatan adalah untuk mendukung urgensi Pengadilan Etik, dan proposal tersebut dikomunikasikan oleh ketua Komite Etik. MPR, Bambang Soesatyo. Belum lama ini, Ketua Musyawarah Rakyat mengatakan: “Karena tidak adanya pengadilan etika, masyarakat menemukan bahwa pejabat telah melakukan kesalahan etika dalam menerapkan kode etik yang sesuai. Mereka mengajukan banding kepada masyarakat atau mencari keadilan di pengadilan biasa, baik di Mahkamah Agung maupun PTUN. Ada dua hal yang berbeda antara hukum dan hukum: orang yang bermoral belum tentu bersalah menurut undang-undang, tetapi orang yang bersalah dalam hukum Hidayat mengatakan bahwa dasar pembentukan pengadilan moral dapat mengacu pada MPR VI / MPR tentang moral kehidupan berbangsa dan bernegara. / Keputusan No. 2001. Dan langkah ini juga sesuai dengan rekomendasi. Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa merekomendasikan pada tahun 1996 bahwa semua negara anggota termasuk Indonesia harus membangun “infrastruktur etika untuk jabatan publik”, yang harus mencakup kode etik dan lembaga penegak hukum. Code of Conduct. Indonesia menanggapi hal tersebut dengan membentuk individu-individu yang memiliki kekayaan bersih yang tinggi, mengusulkan untuk mendirikan dan mengumumkan MPR pada HUT MPR pada tanggal 29 Agustus 2020. Jika dilaksanakan akan menjadi modal moral dalam penyelenggaraan MPR. Akan berpartisipasi dalam Diskusi di Kongres Nasional Nasional Bioetika Nasional ke-2 yang diselenggarakan bersama dengan Departemen Kehakiman AS (KY) dan Dewan Kehormatan Departemen Kehakiman pada Oktober 2020 atau November 2020. Administrator Pemilihan (DKPP) .

Dalam konvensi ini rencananya akan mengundang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan para pejabat yang memberdayakan lembaga negara dan para birokrat reformasi serta berbagai pimpinan yang mengadopsi kode etik. Dari ketua panitia KY, ketua DKPP, ketua MKD DPR RI, ketua BK DPD RI, Konstitusi RI, Konstitusi RI Ketua Komisi Etik Pengadilan, Ketua KASN, Ketua Majelis Kehormatan PERADI, Ketua Komite Etik Perhimpunan Notaris Indonesia, Ketua Panitia Pers masing-masing partai politik yang tergabung dalam RPD RI, dan Mahkamah Agung Kepolisian, Kejaksaan dan penegak hukum kepolisian .— – “Melalui konvensi ini diharapkan muncul berbagai pemikiran dan pemahaman tentang pentingnya keberadaan moral court. DHal ini mengurangi beban kerja aparat penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan biasa, karena tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah moral. Bambang Soesatyo menjelaskan agar Indonesia dapat mencatatkan sejarah baru di dunia sebagai negara pelopor etika terapan dalam negaranya dan kehidupannya secara transparan. — MK akan menjadi HNW menyatakan bahwa keberadaan MK juga akan memperkuat dan mendorong MPR (pimpinan dan anggotanya) untuk lebih melindungi pikirannya sendiri saat menjalankan tugasnya. Hal ini meningkatkan kepercayaan warga terhadap MPR yang merupakan wujud pengamalan Pancasila khususnya Sila I dan II dimana MPR senantiasa bersosialisasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi