Menu Tutup

Sejak 29 Mei 2020, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyerukan pembatalan UU HIP.

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyatakan masih tegas menentang RUU kebijakan ideologis Pancasila. Langkah tegas ini diambil berdasarkan temuan Syarief Hasan yang menyebutkan bahwa RUU tersebut memiliki banyak persoalan formal dan substantif yang terkandung dalam apa yang terkesan bias dan dapat mereduksi nilai Pancasila. Keputusan tegas ini juga menunjukkan bahwa Syarief Hasan telah menolak UU HIP sejak 29 Mei 2020.

Dia mendesak parlemen dan pemerintah Indonesia untuk segera membatalkan RUU HIP daripada menunda pembahasan. Seperti kita ketahui bersama, pemerintah tidak mengirimkan surat presiden (Surpres) tentang pembahasan UU HIP dan meminta agar peninjauan UU HIP ditunda. Namun penundaan ini hanya akan mereda sementara, dan masih ada kemungkinan pemulihan. Menurut analisis, RUU tersebut bermasalah dari awal hingga akhir, sehingga RUU HIP harus dibatalkan daripada ditunda. Wakil Ketua Musyawarah Permusyawaratan Rakyat Indonesia Syarief Hasan juga mempertanyakan langkah pemerintah dan DPP RI hanya akan menunda RUU HIP. Padahal, berbagai ormas seperti MUI, NU, Muhammadiyah, Forkom Purnawiran TNI Polri, dll memiliki basis dukungan yang besar. Ditolak keras dan diharapkan untuk dicabut.Seperti yang dikemukakan dalam Pembukaan UUD NRI 1945, Pancasila jelas jauh dari Pancasila.Prinsip dasar Pancasila dalam UU HIP belum sepenuhnya dijabarkan, kabur dan secara tekstual berbeda dengan Pembukaan UUD NRI 1945. -Perbedaan ini akan menimbulkan multitafsir, misalnya pertentangan, pengurangan atau bahkan distorsi terhadap prinsip-prinsip Pancasila, ”kata Syarief Hasan. Memang f merupakan peraturan tertulis, undang-undang itu milik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan TAP MPR / MPRS masih berlaku. Padahal Pancasila yang merupakan landasan negara dan sumber dari segala sumber hukum harus berada pada level tertinggi dalam sistem hukum.

“Berbagai konten juga menunjukkan rencana tersembunyi untuk mereduksi dan mendistorsi Pancasila. Untuk kargo bermasalah ini, sejak 29 Mei, 1 dan 16 Juni 2020, kami minta penolakan. HIP Act “, kata Syarief Hasan.

Anggota Dewan Senior Demokrat mengemukakan bahwa Pancasila diarahkan oleh Pancasila sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Langkah ini juga didukung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59 / PUU-XIII / 2015 yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan bagian tak terpisahkan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak berubah. Konstitusi Pancasila menjadi landasan negara dan ruang penurunan pangkat sesuai dengan undang-undang.

“UU HIP sudah jelas, mengubah makna Pancasila, jadi harus ditolak,” ujarnya. Dan material. Oleh karena itu, saya sangat menentang RUU HIP dan menyerukan kepada DPR untuk menghapus agenda rencana legislasi nasional 2020. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945, Pancasila sudah final dan jelas, dan dalam pokok UUD 1945, Syarief Hasan menyimpulkan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi