Menu Tutup

Masyarakat membutuhkan pendidikan politik untuk mengurangi pengaruh oligarki aktivitas politik

TRIBUNNEWS.COM-Pendidikan politik masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap proses politik dan pengaruhnya, serta untuk menekan oligarki dalam persaingan politik.

“Karena kurangnya pemahaman publik tentang kebutuhan pemimpin yang tepat, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan pada pertemuan tersebut:” Masyarakat seringkali didominasi oleh kekuatan segelintir orang untuk mengalihkan pilihan mereka ke kandidat tertentu selama kompetisi politik. Hak: Senin (7/9) “Konsep dan Praktik di Indonesia” dipegang Komnas HAM. Lestari berpartisipasi dalam pekerjaan sumber daya manusia. (Direktur Eksekutif Perludem) dan Burhanuddin Muhtadi (Direktur Eksekutif Indikator Politik). — -Menurut Lestari, ada ketentuan yang cukup kontroversial dalam perpolitikan Indonesia yang menjamin persamaan hak suara dan hak pilih warga negara selama proses pemilihan umum.Ketentuan ini dan peraturan lainnya tertuang dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. ), yang menetapkan bahwa setiap warga negara berhak memilih. Pemerintah berhak atas kesempatan yang sama.

Oleh karena itu, Leiria (panggilan Lestari) Rerie menjelaskan bahwa tidak boleh ada perbedaan dalam aturan-aturan SARA Perbedaan ini biasanya muncul dalam proses persaingan politik. -Meski demikian, menurut anggota parlemen Partai NasDem, karena pemahaman masyarakat terhadap isu-isu politik dan kepemimpinan negara saat ini sangat terbatas, praktik oligarki tidak akan pernah meninggalkan sistem politik Indonesia. Rerie menambahkan, selain memperbaiki kondisi pendidikan politik di masyarakat, persyaratan calon pemimpin daerah dan nasional juga harus dipenuhi untuk proses pemilihan calon kontroversial sebagai pemimpin dan pembinaan mereka di tingkat daerah dan nasional. Kemampuan pemimpin Mereka memiliki keterampilan yang cukup.

“Dalam kasus oligarki dalam persaingan politik, kita tidak bisa begitu saja menyalahkan partai. Kita harus melihatnya dari perspektif yang lebih global, dan proses protes politik di Indonesia juga dipengaruhi oleh aspek sosial budaya, “kata Rairi. – Oleh karena itu, tambahnya, mencari solusi untuk melaksanakan persaingan politik di tanah air, kata Rairi. , Dan yang lebih penting, untuk lebih demokratis, tidak hanya harus menemukan kesalahan, kita juga harus bersama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan sistem politik yang ada saat ini.KomNas Ahmad Taufan Damanik (Ahmad Taufan Damanik) menegaskan bahwa hak pilih dan Hak untuk memilih juga ada di negara ini Hukum HAM: Prinsip-prinsip dan pemilihan umum adalah bagian dari mekanisme untuk mewujudkan HAM. Ahmed percaya bahwa hak untuk memilih dan memilih setiap warga negara adalah bagian dari persamaan hak. Direktur Indikator Politik Burhanudin Muhtadi mengucapkan selamat kepada Komnas HAM yang mengikuti ujian Pilkada. “Ini terobosan. Pilkada adalah bagian dari politik elektoral dan sangat erat kaitannya dengan hak-hak rakyat. “

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi