Menu Tutup

Kasus positif terus meningkat, Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Indonesia meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan upaya penanggulangan Covid-19.

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Umum MPR Partai Demokrat, menegaskan pemerintah harus merespon positif peningkatan jumlah Covid-19 yang menyerang 43.803 orang.

Data terakhir dari Covid-19 Treatment Working Group, Kamis (18/6/2020), menunjukkan kasus harian meningkat paling banyak, mencapai 1.331 kasus positif baru. Ironisnya, pada minggu terakhir penerapan standar baru, kecuali (14/6/2020), jumlah kasus per hari masih lebih dari 1.000. -Syarief Hasan mengatakan: “Pemerintah perlu lebih fokus untuk mengurangi penyebaran Covid-19, bukan hanya meningkatkan perekonomian.”

Dia juga mempertanyakan langkah-langkah politik pemerintah. Memang langkah-langkah yang diambil pemerintah belum membuahkan hasil, malah justru semakin banyak yang menjadi korban. Penerapan kebijakan normal baru tidak membuahkan hasil. Hasil-Misalnya, masih banyak wisatawan di pasar tradisional yang belum menerapkan perjanjian sanitasi untuk mencegah Covid-19. Selain itu, banyak wisatawan yang belum membuat peraturan tentang tempat cuci tangan dan wajib, Ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan deregulasi dan melaksanakannya. Situasi di negara lain dengan standar baru, nyatanya, gelombang kedua Covid-19 telah melanda berbagai negara termasuk China yang belum mengumumkan kasus apapun sebelumnya. (16/6/2020), beberapa wilayah China memberlakukan pembatasan ketat lagi setelah menambahkan 158 kasus baru; demikian pula, Korea Selatan kembali membatasi aktivitas ekonominya setelah bergabung • “Negara lain dengan hanya beberapa kasus baru, seperti China dan Korea Selatan kembali melakukan pembatasan. Menariknya, Indonesia yang setiap hari ada ribuan kasus malah melonggarkan pembatasan. Apalagi, pelonggaran ini tidak secara tegas mengikuti kesepakatan kesehatan di masyarakat. Syarief mengatakan kebijakan ini tidak normal dan kontraproduktif. Anggaran hingga 695 miliar rupee tidak menunjukkan hasil pengurangan kasus positif Covid -19 atau kemajuan manajemen bidang kesehatan, padahal yang terjadi adalah anggaran sebesar itu menambah defisit APBN menjadi 6,34, jelas Syarief Hasan. Dana tersebut setara dengan 24,73% dari belanja APBN 2020 yang menjadi beban penduduk.Menghadapi pandemi Covid-19.

Syarief Hasan juga mengimbau pemerintah mencari solusi dan strategi yang sangat mobile.Tak hanya berorientasi ekonomi. , Dan harus menjadi strategi yang berorientasi pada kesehatan dan keselamatan.

“Ini sangat penting untuk memulihkan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Memang, ketidakamanan di masyarakat dapat menyebabkan ketakutan yang berlebihan, kecemasan, dan bahkan ketidakpercayaan publik. Pemerintah yang tidak mampu menahan pertumbuhan Covid-19. Dengan mengembalikan kepercayaan publik, masalah ini bisa diselesaikan bersama, ”saran Syarief Hasan.

Anggota dewan senior Partai Demokrat itu menegaskan, pemerintah harus memberikan bukti kepada publik bahwa pandemi Covid-19 bisa diselesaikan. Selain itu, Anggaran yang tersedia cukup besar. Sebaliknya, setiap hari semakin banyak kasus, dan masyarakat berteriak-teriak karena terganggunya ekonomi. “Pemerintah juga harus lebih percaya diri dalam menerapkan standar baru dan menangani pandemi Covid-19. Pasalnya, pengukuran kinerja pemerintah dilihat dari penurunan jumlah Covid-19 dan normalisasi kesehatan. “Masyarakat,” ujarnya .- “Sekarang yang diminta masyarakat adalah kebijakan pemerintah yang baru, lebih strategis dan relevan untuk menghadapi peningkatan Covid-19, daripada mengabaikannya. “Tingkatkan kasus dan kembangkan kebijakan yang kontraproduktif. Syarief Hasan menyimpulkan:“ Kegagalan pemerintah menangani penyebaran Covid-19 berarti pemerintah tidak bisa menjamin perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan UUD 1945. “

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi