Menu Tutup

Hidayat tidak mau mengurangi atau membebaskan bantuan operasional lembaga pendidikan Islam

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Hidayat Nur Wahid yang juga merupakan anggota Komite Revolusi Demokrasi Kedelapan RI menyampaikan terima kasih kepada Alhamdulillah dan berterima kasih atas perjuangannya memperjuangkan 359 lembaga pendidikan Islam untuk pendampingan usaha di bidang pendidikan di daerah pemilihannya. DKI Jakarta II (meliputi Jakarta tengah dan selatan). Hidayat menegaskan, bantuan tidak boleh dipotong. Adapun 359 lembaga pendidikan Islam yang mendapat bantuan operasional tersebut adalah Pondok Pesantren, Pesantren (MDT) dan Taman Pendidikan Al Quran (TPQ).

“Saya tegaskan bahwa saya akan ikut mengawasi bantuan ini agar tidak ada pemotongan apapun,” kata Hidayat yang menyerap Pokja MDT (BPH Pokja), BPH Pokja TPQ Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Keinginan pengurus harian dan pengurus Panitia Pusat Masjid Indonesia (DMI) di Jakarta adalah pada hari Sabtu dan Minggu (19-9-20).

Hidayat menjelaskan meski untuk Jakarta Selatan dan Pusat Semua lembaga pendidikan Islam telah berjuang, namun sesuai dengan persyaratan Kementerian Agama, tidak semuanya telah diadopsi dan disetujui oleh Kementerian Agama. Fakta membuktikan bahwa hanya 7 dari 12 pondok pesantren yang disediakan oleh kekayaan bersih yang diizinkan untuk menerima bantuan. Pada saat yang sama, di Dari 142 tim multidisiplin yang masuk, hanya 111 tim multidisiplin yang disetujui untuk memberikan bantuan.Selain itu, dari 276 TPQ yang diajukan, hanya 241 yang disetujui untuk menerima bantuan.

Oleh karena itu, Jajaran Direksi Wakil Ketua Syuro Syuro sepakat untuk terus memperjuangkan aspirasi institusi pendidikan Islam.Selain beberapa institusi pendidikan Islam yang belum mendapat bantuan, individu-individu berpenghasilan tinggi juga akan menyampaikan keinginannya untuk memberikan bantuan tidak hanya kepada siswa dan lembaganya, tetapi juga kepada para guru Alquran. , Dan situs pendamping, dan rencana BOP ini dapat berlanjut dalam beberapa tahun mendatang .

Hidayat menambahkan: “Saya setuju apakah rencana tersebut harus dilanjutkan tahun depan. Pasalnya, kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan tersebut juga akan terus berlanjut. Dengan covid-19 atau tanpa covid-19 “. Melayani individu-individu kaya sejak awal, parpolnya menggelar rapat kerja dengan Menteri Agama untuk memperjuangkan pentingnya keadilan nasional dalam pengelolaan anggaran (termasuk anggaran Kementerian Agama) Agar bisa dibandingkan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di era Covid-19, sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama dan lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga terkena Covid-19. Ia menyarankan agar Kementerian Agama mengalokasikan sebagian wilayah Indonesia dan luar negeri. (Juga masuk dalam Konstituensi Jakarta II) Bagian APBN yang memberikan bantuan kepada pesantren, santri MDT, TP Q, Santri, Madrasah, dan santri. Wakil rakyat terus memperjuangkan kewenangan rakyat yang menjadi kewenangannya, Jangan lupakan pemilih. Namun, karena ini rencana pemerintah menggunakan APBN, maka harus mengikuti aturan yang ada, harus diberi kewenangan, dan tidak boleh memotong pengeluaran, dll. Oleh karena itu, sesuai dengan kesepakatan Panitia Kedelapan DPR, penerima manfaat akan menerima jumlah penuh. Pembayaran 100%. Dengan Menteri Agama, oleh karena itu, jika ada yang mau memotong, Anda harus menolak dan melaporkan kepada kami.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi